530 Guru Honorer Medan Belum PPPK, Kasman Lubis Desak Solusi Nyata di APBD 2027
MEDAN — Nasib 530 guru honorer Kota Medan kembali jadi sorotan. Anggota DPRD Medan Fraksi PKS sekaligus Ketua Komisi II, H. Kasman bin Marasakti Lubis, Lc, MA, meminta Pemko Medan menyiapkan solusi nyata, bukan sekadar janji anggaran.
Dalam pemandangan umum Fraksi PKS terhadap Rancangan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2027, Senin (5/10/2026), Kasman menyebut para guru honorer tetap mengabdi meski kesejahteraan terbatas.
Ia mengapresiasi pengabdian mereka. Namun, data Dinas Pendidikan Kota Medan per September 2026 mencatat 530 guru honorer belum diangkat PPPK penuh waktu maupun paruh waktu. Angka itu menjadi alarm bahwa persoalan status guru belum tuntas.
“Fraksi PKS minta Pemko Medan menyiapkan solusi terbaik. Mereka telah mengabdi bertahun-tahun dan berperan penting dalam pendidikan Kota Medan,” tegas Kasman.
Ia juga mendorong Pemko Medan memastikan guru honorer SD dan SMP negeri terdaftar BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, guru butuh kepastian penghasilan dan perlindungan saat menghadapi risiko kerja.
Fraksi PKS menilai kesejahteraan guru bukan urusan kepegawaian semata, melainkan fondasi mutu pendidikan. Tanpa status dan penghasilan layak, kualitas pembelajaran Kota Medan sulit naik kelas.
Karena itu, Fraksi PKS mendesak Pemko Medan memasukkan program penyelesaian status, peningkatan honor, dan jaminan sosial ke dalam kebijakan anggaran.
Jangan sampai guru honorer terus menjadi solusi darurat pendidikan tanpa kepastian masa depan.
“Peningkatan kualitas pendidikan Kota Medan sangat bergantung pada kualitas dan kesejahteraan gurunya. Karena itu, pengabdian guru honorer harus jadi perhatian serius pemerintah,” pungkasnya.
Bagi publik, isu ini layak diawasi. Sebab, 530 guru honorer bukan sekadar angka. Mereka adalah wajah pendidikan Medan yang setiap hari berhadapan dengan siswa.
Sebab, mereka adalah investasi masa depan Kota Medan. Jika APBD 2027 ingin berpihak pada pendidikan, solusi status, penghasilan, dan jaminan sosial guru honorer harus masuk agenda konkret Pemko Medan. (FD)