28 Cabor Medan Nekat Lawan Dispora, Desak Wali Kota Rico Selamatkan Juara Umum Porprovsu 2026

MEDAN — Ketegangan di tubuh kontingen Kota Medan jelang Porprovsu XII 2026 memasuki babak krusial.

Bukan soal strategi latihan, melainkan perang kewenangan antara Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Medan.

Sabtu lalu, badai protes pecah. Sebanyak 28 pengurus cabang olahraga (cabor) kompak menandatangani petisi mendesak audiensi darurat dengan Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas.

Mereka tidak main-main. Dalam petisi yang diterima redaksi, para pengurus cabor menyatakan sikap tegas: menolak pengalihan pengelolaan kontingen dari KONI ke Dispora.

Isu ini bukan sekadar administrasi, melainkan taruhan harga diri dan masa depan pembinaan atlet berprestasi di ibu kota Sumut.

Ketua PJSI Kota Medan, Josef Yus, menjadi juru bicara lantang kelompok ini. Ia menilai langkah Dispora yang mengambil alih porsi pemberangkatan kontingen adalah bentuk “pemerkosaan” terhadap regulasi dan logika pembinaan.

Baca Juga : Tolak Kontingen Dikelola Dispora, Pertina Medan Ancam Boikot Porprovsu 2026

“Dispora itu porsinya membina olahraga pelajar dan rekreasi. Olahraga prestasi, itu domain KONI. Jangan saling caplok,” tegas Josef dengan nada frustrasi.

Josef membeberkan dasar hukum yang kuat. Merujuk pada UU No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Permenpora No. 7 Tahun 2025, garis komando pembinaan prestasi sudah jelas di tangan KONI.

Ia khawatir, jika Dispora terus memaksakan diri mengelola kontingen, bukan hanya program latihan yang kacau, tetapi juga berimbas pada pencapaian target utama: mempertahankan gelar juara umum Porprovsu.

“Bayangkan, atlet sudah dibina bertahun-tahun oleh KONI. Tiba-tiba sistem pemberangkatan dipegang orang yang tidak mengerti kebutuhan teknis atlet. Ini sama saja menjegal perjuangan anak-anak kita,” ujarnya.

Yang lebih menusuk, Josef menyoroti potensi dampak politik dari polemik ini. Menurutnya, kekisruhan internal OPD (Organisasi Perangkat Daerah) ini bisa mencoreng citra kepemimpinan Wali Kota Rico, yang selama ini dikenal sangat suportif terhadap olahraga.

“Jangan sampai karena kesalahan birokrasi, orang berpikir Wali Kota Rico tidak peduli olahraga. Ini sangat fatal,” tambahnya.

Dalam surat audiensi tersebut, ada tiga poin krusial yang diminta. Pertama, dukungan penuh untuk juara umum. Kedua, pengembalian koordinasi kontingen ke KONI sesuai amanah undang-undang. Ketiga, penolakan keras terhadap intervensi pihak luar yang mengabaikan mekanisme.

Ancaman boikot pun mengambang. “Jika tuntutan ini tidak direalisasikan, kami tidak menutup kemungkinan mengambil langkah seperti Pertina (mundur). Kita lihat nanti,” kata Josef memberi sinyal bahaya.

Polemik ini menjadi ujian integritas bagi Wali Kota Rico. Publik menanti apakah ia akan tegas meluruskan birokrasi atau membiarkan KONI dan 28 cabor berjalan sendiri.

Jangan sampai perebutan kursi dan anggaran menghancurkan mimpi besar Medan di panggung Sumut. Jika tidak segera diintervensi, gelar juara umum yang sudah di depan mata bisa sirna hanya karena ego sektoral. (HEN)