SIMALUNGUN – Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih melantik delapan pejabat pimpinan tinggi pratama untuk mengisi sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun, Rabu (18/11/2026).
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Simalungun, Pematang Raya. Pengisian jabatan tersebut merupakan tindak lanjut penerapan seleksi berbasis manajemen talenta yang telah mendapat persetujuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 699 Tahun 2026 tertanggal 5 Juni 2026.
Delapan pejabat yang dilantik yakni Osnidar Marpaung sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi dan Umum; Albert Riswanto Saragih sebagai Sekretaris DPRD; serta Debora Doharma Pinta Ito sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial.
Selanjutnya, Justina Nuriati Purba menjabat Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan; Benfri Betfranke S. Sipayung sebagai Kepala Dinas Perhubungan; Firdaus Girsang sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM; dr. Donal Rudi Pangaribuan sebagai Kepala Dinas Kesehatan; serta Supardi sebagai Kepala Dinas Sosial.
Anton mengatakan pelantikan tersebut merupakan bagian dari pembinaan karier aparatur sipil negara (ASN), penguatan organisasi pemerintahan, serta peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan kepada masyarakat.
Ia mengingatkan para pejabat yang baru dilantik bahwa jabatan merupakan amanah dan kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada pimpinan, organisasi, masyarakat, bangsa, dan Tuhan Yang Maha Esa.
“Saya berharap kepada seluruh pejabat yang dilantik agar senantiasa menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, loyalitas, dan tanggung jawab, sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sesuai rencana,” ujar Anton.
Ia juga meminta seluruh aparatur pemerintah, termasuk pejabat yang baru dilantik, memperkuat kerja sama dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah.
Menurutnya, pencapaian visi dan misi Kabupaten Simalungun, yakni Semangat Baru Menuju Simalungun Maju, membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan.
Anton secara khusus meminta pejabat baru menerjemahkan visi dan misi pembangunan daerah ke dalam program kerja yang terukur dan berkelanjutan.
“Pekerjaan kita ke depan memang tidak ringan. Kita harus mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas program pembangunan dan pelayanan publik,” pungkasnya. (RS)






