TAPANULI UTARA – Akses modal bagi petani dan pelaku UMKM di Tapanuli Utara diperkuat melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Sumut. Pembiayaan tersebut diarahkan tidak sekadar menambah modal, tetapi mendorong produktivitas hingga pengolahan komoditas di daerah.
Penguatan pembiayaan itu dibahas dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI bersama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung, Kamis (3/9/2026).
Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah mengatakan pembiayaan UMKM harus memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan usaha dan perekonomian daerah.
“Bagi Bank Sumut, pembiayaan UMKM bukan hanya tentang menyalurkan kredit, tetapi bagaimana memastikan pembiayaan benar-benar mampu mendorong usaha tumbuh, naik kelas, dan memberikan dampak bagi perekonomian daerah,” kata Heru.
Pada 2026, Bank Sumut menyediakan KUR Mikro dengan suku bunga 0 persen. Skema tersebut akan berubah menjadi 3 persen pada 2027. KUR Mikro juga disebut bebas biaya administrasi dan provisi serta tanpa agunan.
Menurut Heru, penyaluran pembiayaan perlu diikuti dengan pendampingan dan pengembangan usaha agar modal yang diterima masyarakat menghasilkan peningkatan produktivitas.
“Yang ingin kami bangun bersama Pemkab Tapanuli Utara adalah ekosistem. Usaha kecil tumbuh, petani semakin produktif, komoditas memiliki nilai tambah, dan pada akhirnya perputaran ekonomi semakin kuat di daerah,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu penggerak utama ekonomi daerah. Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat mengatakan modernisasi pertanian dan hilirisasi menjadi bagian dari strategi meningkatkan kesejahteraan petani.
Sejumlah komoditas unggulan seperti kopi, jagung, dan durian lokal didorong tidak hanya dijual dalam bentuk produk primer. Pemkab ingin pengolahan dilakukan di daerah sehingga nilai tambah komoditas dapat dinikmati pelaku usaha dan masyarakat Tapanuli Utara.
“Fokus utama kami adalah membawa Tapanuli Utara menuju daerah yang bertani dan modern. Melalui program mekanisasi dan hilirisasi, kami ingin memfasilitasi para petani dan pengrajin agar produktivitas serta kesejahteraan mereka semakin meningkat,” kata Jonius.
Baca Juga: Pemkab Simalungun dan Bank Sumut Perkuat Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemkab Tapanuli Utara juga menyiapkan pendampingan dari tingkat desa hingga kabupaten agar akses pembiayaan dapat dimanfaatkan secara produktif dan tepat sasaran.
Sementara itu, Ketua Tim Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menekankan agar penyaluran KUR benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Saleh juga mengingatkan ketentuan KUR dengan plafon hingga Rp100 juta yang tidak boleh dibebani agunan tambahan. Pengawasan terhadap penyaluran KUR dinilai penting agar fasilitas pembiayaan tersebut tidak menyimpang dari tujuan awalnya.
Selain pertanian, penguatan ekonomi daerah juga diarahkan pada sektor kerajinan ulos dan pariwisata religi yang menjadi potensi ekonomi Tapanuli Utara. (FD)