MEDAN – Sorotan Presiden Prabowo Subianto memicu aksi cepat Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Sebuah video viral di TikTok yang dibuat oleh Farida Purba, seorang ASN Dinas Kesehatan Deliserdang yang menuding adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam proses kenaikan pangkat, rupanya telah sampai ke meja Presiden.
Merespons hal ini, Bobby Nasution segera memanggil dan menggelar pertemuan mendadak dengan Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan, Minggu (2/11/2025).
Tekanan dari Pusat hingga Solusi untuk Pensiunan
Dalam pertemuan tersebut, Bobby Nasution mengungkapkan bahwa dirinya mendapat perintah langsung dari Menteri Dalam Negeri atas perhatian khusus Presiden Prabowo.
“Saya mendapat perintah langsung dari Mendagri atas atensi Presiden terkait permasalahan video ini,” tegas Bobby.
Tak hanya mendesak penyelesaian, Bobby juga memberi masukan kebijakan yang manusiawi. Ia meminta agar ASN yang hendak pensiun tetap diberi penghargaan berupa kenaikan pangkat, meski dampaknya pada gaji pensiun tidak besar. Ia juga mengusulkan agar diadakan tes ulang (remedial) yang diprioritaskan bagi mereka yang akan pensiun.
Janji Bupati: Remedial untuk 58 ASN & Usut Tuntas Pungli
Di bawah tekanan pusat dan provinsi, Bupati Deliserdang, Asri Ludin Tambunan, pun mengambil sikap. Ia berjanji akan segera menyelenggarakan remedial test bagi 58 ASN, termasuk Farida Purba, yang dinyatakan tidak lulus. Tes ulang ini akan dilaksanakan oleh BKN Medan untuk menjamin netralitas.
Yang tak kalah penting, baik Gubernur maupun Bupati meminta Farida Purba berani terbuka. Mereka memintanya untuk melaporkan dengan jelas nama-nama terduga dan bukti dugaan pungli kepada Inspektorat Sumut dan Deliserdang, agar kasus ini dapat segera diusut tuntas hingga ke ranah hukum.
Kesimpulan
Video viral seorang ASN berani bersuara ini tidak hanya berhasil membuka akses tes ulang bagi rekan-rekannya, tetapi juga mendorong pemerintahan dari level teratas hingga daerah untuk bertindak, berjanji mengusut tuntas praktik pungli yang selama ini menjadi “penyakit” dalam birokrasi. (Rel)