MEDAN — Kabar gembira datang dari sektor infrastruktur Sumatera Utara. Bendungan Lau Simeme di Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, resmi memulai tahap pengisian awal air (initial impounding) pada Kamis (17/9/2026).
Momen bersejarah ini langsung mendapat sorotan tajam dari Anggota DPRD Kota Medan, Syaiful Ramadhan.
Politisi PKS ini menilai, kehadiran Bendungan Lau Simeme adalah “game changer” dalam upaya mitigasi bencana hidrometeorologi, khususnya banjir yang kerap melumpuhkan aktivitas warga Kota Medan saat hujan intensitas tinggi turun.
“Ini kabar yang harus kita sambut positif. Bendungan Lau Simeme diharapkan menjadi tameng utama pengendalian banjir, tidak hanya untuk Deli Serdang, tetapi terutama bagi Kota Medan dan sekitarnya,” ujar Syaiful kepada wartawan, Minggu (20/09/2026).
Baca Juga : Bendungan Bahilang Jebol Sejak 2025, 80 Hektare Sawah di Simalungun Terancam Gagal Tanam
Menariknya, Syaiful mengklaim dampak positif mulai terasa. Debit air di sejumlah aliran sungai yang terhubung dengan sistem pengendalian banjir dilaporkan mulai berkurang pasca-pengisian awal. Meski begitu, ia memberikan catatan kritis.
Menurutnya, keberadaan bendungan raksasa ini tidak bisa menjadi satu-satunya solusi. Ada PR besar yang harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Ia menekankan bahwa infrastruktur hulu (bendungan) harus diimbangi dengan kesiapan hilir (kota).
“Pemko Medan tidak boleh hanya menjadi penonton. Jangan hanya menunggu bendungan bekerja maksimal, sementara sistem drainase, normalisasi sungai, kolam retensi, dan infrastruktur pendukung lainnya di dalam kota masih belum tertata,” tegasnya.
Syaiful mendorong agar momentum initial impounding ini dijadikan sebagai titik balik evaluasi kebijakan tata air di Medan. Menurutnya, tanpa perencanaan yang matang dan integratif, banjir di Medan bisa saja tetap terjadi meski bendungan sudah beroperasi.
“Program pengendalian banjir harus segera dibuat secara jelas, terukur, dan berkelanjutan. Kita ingin keberadaan Bendungan Lau Simeme benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi rakyat, bukan sekadar proyek fisik tanpa dampak signifikan,” pungkasnya.
Dengan pernyataan ini, Syaiful Ramadhan seolah memberi “ultimatum” halus kepada Pemko Medan untuk bergerak cepat. Sinergi antara pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi menjadi kunci utama.
Jika tidak, potensi banjir kiriman dari hulu tetap bisa mengancam, sementara air dari bendungan yang meluap bisa menjadi bumerang jika manajemen tata ruang tidak dibenahi.
Fokus utama kini tertuju pada langkah konkret Pemko Medan. Akankah mereka mampu memanfaatkan momentum emas ini, atau justru lengah dan membiarkan masalah banjir tetap menjadi momok tahunan bagi warga Medan? Waktu yang akan menjawab. (FD)