DELISERDANG — Sebuah babak baru sejarah transportasi Sumatera Utara resmi dimulai. Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, secara simbolis meluncurkan layanan Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang di Terminal Lubukpakam, Rabu (19/8/2026).
Kehadiran bus listrik ini bukan sekadar tambahan armada, melainkan awal dari visi besar menghubungkan kawasan metropolitan Medan, Binjai, dan Deli Serdang dalam satu ekosistem transportasi modern yang terintegrasi.
Di hadapan para pemangku kepentingan, Bobby menegaskan bahwa penyediaan transportasi publik yang mumpuni adalah tanggung jawab negara yang tidak bisa ditawar.
Tingginya angka penggunaan kendaraan pribadi di Sumut, menurutnya, menjadi cermin nyata bahwa layanan transportasi umum selama ini belum optimal.
“Pemerintah sebenarnya menyiapkan transportasi umum. Jangan digeser perannya,” tegas Bobby dalam sambutannya.
Yang membuat langkah ini berbeda dari program transportasi sebelumnya adalah komitmen Bobby terhadap sistem pembayaran terintegrasi.
Ia menargetkan pada 2027, masyarakat Cuma perlu membayar sekali untuk seluruh perjalanan, meskipun harus berpindah bus atau berganti koridor.
“Jadi kita inginnya mau ke Binjai, mau ke Deli Serdang maupun ke mana pun, bayarnya sekali saja,” ujarnya, seraya membandingkan sistem ini dengan Busway di Jakarta.
“Walaupun harus turun bus, tapi enggak perlu bayar lagi,” katanya menegaskan visi yang akan mengubah pola mobilitas warga Mebidang.
Baca Juga : Polemik Penebangan Pohon BRT Medan: Antara Modernisasi dan “Buang Badan”!
Pada tahap awal, dua unit bus listrik telah memasuki masa uji coba dan gratis untuk masyarakat hingga 8 Desember 2026.
Kepala Dinas Perhubungan Sumut, Yudha P Setiawan, mengungkapkan bahwa jumlah armada akan bertambah secara bertahap hingga mencapai 30 bus listrik pada akhir tahun ini.
Rinciannya, 13 bus akan melayani Koridor 1 (Teladan-Terminal Lubukpakam), 14 bus untuk Koridor 2 (Simpang Barat-Binjai), dan 3 unit sebagai armada cadangan.
Jika bicara proyek jangka panjang, Kementerian Perhubungan menargetkan hingga 273 unit BRT akan beroperasi penuh pada Juni 2027, didukung jalur khusus sepanjang 21 kilometer dan 32 halte utama. Proyek senilai Rp 1,9 triliun ini didanai oleh pinjaman World Bank dan AFD Prancis.
Salah satu inovasi menarik dari pengelolaan BRT Mebidang adalah skema Buy The Service (BTS). Berbeda dengan angkutan umum konvensional yang mengejar setoran, skema ini membuat pemerintah membayar operator berdasarkan jarak tempuh dan standar pelayanan minimum.
Akibatnya, pengemudi tidak perlu ugal-ugalan mengejar penumpang, tetapi fokus pada ketepatan waktu, keselamatan, dan kenyamanan penumpang.
Setelah masa gratis berakhir, tarif yang ditetapkan cukup terjangkau: Rp4.300 untuk penumpang umum dan Rp3.000 untuk kategori khusus seperti pelajar, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.
Untuk mendukung operasional, pemerintah akan membangun 121 titik pemberhentian baru—68 titik di lintasan Teladan-Lubukpakam dan 53 titik di lintasan Simpang Barat-Binjai.
Masyarakat tak perlu bingung mencari informasi. Pemprov Sumut meluncurkan aplikasi Trans-Sumut yang memungkinkan pengecekan rute, pemantauan posisi bus secara real-time, hingga pendaftaran tarif khusus.
Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Muiz Thohir, menyebut BRT Mebidang sebagai proyek percontohan pengembangan transportasi publik bersama kawasan Bandung Raya.
Ia memaparkan data mencengangkan: berdasarkan TomTom Traffic Index, tingkat kemacetan Medan mencapai 54,02 persen.
“Pembangunan BRT bukan semata proyek infrastruktur, tetapi investasi jangka panjang bagi kualitas hidup masyarakat, produktivitas ekonomi, serta masa depan perkotaan yang lebih hijau,” ujar Muiz.
Langkah ini juga menjawab kekhawatiran warga, seperti yang diungkapkan Lailan, warga Binjai sudah lama enggak ada angkutan umum ke Medan. Tapi kalau emang besok sudah ada bus listrik ke Binjai, tentu kami sangat senang apalagi gratis. (Rel)