MEDAN – Harga ayam potong di Kota Medan melonjak drastis ke angka Rp 60.000 per kilogram, memicu alarm krisis pangan yang mengancam daya beli masyarakat.
Anggota DPRD Kota Medan, Ahmad Afandi Harahap, angkat bicara dan memperingatkan Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar tidak tinggal diam. “Ini bukan sekadar kenaikan harga, ini darurat,” tegasnya.
Jika ditelusuri, harga normal ayam potong di Medan sebelumnya hanya berkisar Rp 33.000 hingga Rp 38.000 per kg. Namun dalam beberapa pekan terakhir, lonjakannya terbilang ekstrem hingga menyentuh angka Rp 60.000.
Kenaikan ini bahkan membuat para pedagang yang sudah 25 tahun berjualan mengaku baru kali ini melihat harga setinggi itu.
Afandi menilai, kenaikan ini bukanlah persoalan biasa. Ayam adalah sumber protein utama rakyat dan menjadi komoditas dapur yang paling banyak dikonsumsi rumah tangga Medan.
“Dampaknya berantai. Ibu rumah tangga belanja lebih mahal, warung nasi terpaksa menaikkan harga, pembeli pun keberatan. Pelaku UMKM kuliner ikut tertekan,” ujarnya.
Politisi yang akrab disapa Afandi ini mengkritik keras pola respons Pemko Medan yang dinilai pasif. Ia menyindir bahwa pemerintah kerap bertindak bagaikan “pemadam kebakaran”—baru sibuk setelah apinya membesar.
Baca Juga : Harga Sembako Meroket! PKS Desak Pemko Bertindak, Warga Mulai Tersengat Inflasi
“Jangan tunggu warga menjerit kelaparan baru bergerak. Pemerintah harus hadir, cepat tanggap, dan membaca situasi sejak dini. Jangan sampai rakyat yang sudah teriak-teriak baru direspons,” tegasnya.
Afandi mendesak Dinas terkait untuk segera terjun ke lapangan. Tidak cukup hanya melihat harga di tingkat pedagang. Pemerintah wajib menelusuri seluruh rantai pasok dari peternak, distributor, hingga ke pasar tradisional.
“Cari tahu penyebabnya. Apa karena pasokan menipis? Biaya produksi dan distribusi naik? Atau ada permainan di tengah jalan? Jangan hanya menunggu laporan!” pintanya.
Ia juga mengingatkan bahwa operasi pasar murah yang digelar Pemko Medan di 13 kelurahan hanyalah solusi jangka pendek.
“Yang lebih penting adalah pencegahan. Perbaiki sistem distribusi, jamin pasokan, dan lakukan pengawasan rutin. Jangan sampai persoalan di hulu justru dibebankan sepenuhnya kepada konsumen di hilir,” pungkas Afandi.
Lonjakan harga ini terjadi di tengah aktifnya kembali program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang turut mendongkrak permintaan. KPPU pun telah turun tangan mengawasi rantai pasok untuk memastikan tidak ada praktik monopoli.
Namun bagi Afandi, pengawasan sporadis tidak cukup. “Pengendalian harga pangan harus menjadi pekerjaan rutin, bukan sekadar respons sesaat,” katanya.
Situasi Darurat atau Kelalaian?
Dengan harga yang terus merangkak naik, masyarakat kelas menengah ke bawah menjadi pihak paling terdampak. Satu ekor ayam utuh kini bisa menghabiskan hampir seperlima dari upah minimum harian.
Jika Pemko Medan tidak segera bertindak, bukan tidak mungkin krisis ini akan memicu gelombang keluhan yang lebih besar. “Intinya, pemerintah harus hadir. Jangan setelah rakyat menjerit, baru pemerintah sibuk. Itu sudah terlambat!” tutup Afandi. (FD)