MEDAN – Masalah sampah di Kota Medan seolah tak ada habisnya. Kini, sorotan tajam datang dari Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Asli Daerah (PAD) DPRD Medan.
Anggotanya, El Barino Shah, yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Medan, mendesak Pemko Medan mulai dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), camat, lurah, hingga kepling – untuk fokus total meningkatkan pelayanan kebersihan.
Mengapa ini krusial? Sebab, pelayanan kebersihan yang buruk berdampak langsung pada rendahnya kesadaran masyarakat membayar retribusi sampah.
“Ratusan keluhan warga kami terima. Fasilitas minim – banyak lingkungan tak punya Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Petugas pengangkut sampah juga kerap telat, bahkan tak datang,” ujar El Barino di gedung DPRD Medan, Kamis (21/5/2026).
Menurut politisi Golkar ini, selama ini masyarakat melihat langsung ketidakhadiran fasilitas dasar.
“Mana mungkin warga mau bayar retribusi kalau sampah di depan rumah membusuk berhari-hari? Prioritaskan pelayanan dulu, maka bayar retribusi akan berjalan otomatis,” tegasnya.
El Barino mengingatkan bahwa tanggung jawab kebersihan tak hanya di pundak DLH. Seluruh jajaran Pemko Medan – camat, lurah, hingga kepling – harus bergerak bersama. “Jangan ada lagi sampah berserakan. Siapkan TPS dan bak sampah yang memadai. Jadwal angkut dari depan warga harus tepat waktu, bukan jam karet,” sarannya.
Lebih jauh, Pansus PAD menyoroti potensi PAD dari retribusi sampah (Wajib Retribusi Sampah/WRS) yang belum tergarap maksimal. Fakta di lapangan: banyak warga rutin membayar uang kebersihan, tapi tanpa kwitansi dan tidak terdaftar sebagai WRS.
“Ini kerugian daerah yang tak terlihat. Warga yang membayar tapi tak tercatat – potensi PAD-nya hilang,” kata El Barino.
Ia berharap lurah dan kepling melakukan pendekatan persuasif, mendata mereka menjadi WRS resmi. “Kalau perlu, jalan kaki dari rumah ke rumah. Warga akan kooperatif jika pelayanan sudah bagus.”
Tak berhenti di situ, Pansus PAD akan segera memanggil DLH dan seluruh camat se-Kota Medan dalam pembahasan khusus.
“Kami akan maksimalkan pengelolaan kebersihan, targeting penambahan jumlah WRS, sekaligus meminimalisir penyelewengan retribusi sampah selama ini,” imbuh El Barino.
Viral atau tidaknya isu ini tergantung segera tidaknya aksi nyata. Warga Medan kini menanti: apakah ultimatum Pansus PAD akan membuat Pemko Medan bergerak cepat, atau hanya wacana biasa? Yang jelas, retribusi bersih dimulai dari pelayanan yang bersih. (FD)