GUNUNGSITOLI — Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, mengambil langkah tegas dengan memerintahkan seluruh kepala daerah di Kepulauan Nias untuk segera mengajukan usulan Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Tahun Anggaran 2027.
Instruksi ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan BKP yang digelar di kediaman sementara Gubernur Sumut di Gunungsitoli, kemarin.
“Untuk 2027, kalau bisa disegerakan usulannya, sehingga awal tahun 2027 sudah bisa dilaksanakan,” tegas Bobby Nasution di hadapan para bupati dan wali kota se-Kepulauan Nias.
Bobby Nasution secara spesifik menginstruksikan agar usulan program difokuskan pada tiga sektor yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat:
1. Sektor Perekonomian — penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pengembangan sentra ekonomi
2. Fasilitas Kesehatan — peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan di seluruh Kepulauan Nias
3. Fasilitas Pendidikan — percepatan program sekolah gratis yang telah digulirkan Pemprov Sumut
Pada Tahun Anggaran 2026, Pemprov Sumut telah menyalurkan dana BKP sebesar Rp53 miliar kepada lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias. Rincian alokasinya sebagai berikut:
Kabupaten/Kota Alokasi BKP 2026 Nias Utara Rp23,42 miliar
Gunungsitoli Rp9,32 miliar
Nias Rp8 miliar
Nias Selatan Rp7,95 miliar
Nias Barat Rp5 miliar
Dana tersebut dimanfaatkan untuk berbagai program pembangunan strategis, mulai dari perbaikan dan pembangunan jalan, irigasi, pembangunan sekolah, hingga pembangunan sumur bor bagi masyarakat.
Tak hanya BKP, Gubernur Bobby Nasution juga menunjukkan komitmen luar biasa terhadap pembangunan Kepulauan Nias.
Pada tahun 2026, Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran hampir Rp500 miliar untuk pembangunan infrastruktur di lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias.
Beberapa proyek infrastruktur prioritas yang mulai dikerjakan pada 2026 antara lain peningkatan ruas jalan Lotu-Lahewa sepanjang 2,5 kilometer dengan anggaran lebih dari Rp17 miliar dan ruas Jalan Lotu-Tuhemberuwa sepanjang 4 kilometer senilai Rp27 miliar.
Bahkan, Bobby Nasution mencatat sejarah sebagai gubernur pertama yang berkantor di Kepulauan Nias sejak Provinsi Sumut berdiri 78 tahun lalu.
Selama tiga bulan, ia bergantian dengan Wakil Gubernur Surya untuk memantau langsung percepatan pembangunan di wilayah tersebut.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumut, Dikky Anugerah, menegaskan harapannya agar BKP yang telah disalurkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Nias.
“Kita harap BKP yang disalurkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Dikky.
Rapat koordinasi ini digelar untuk memastikan sejauh mana pelaksanaan program BKP Tahun Anggaran 2026 telah berjalan, sekaligus memperoleh gambaran kebutuhan program yang akan diusulkan pada Tahun Anggaran 2027.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Kepulauan Nias, yakni Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu, Bupati Nias Selatan Sokhiatulo Laia, Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu, Bupati Nias Yaatulo Gulo, serta Wali Kota Gunungsitoli Sowa’a Laoli.
Turut mendampingi Kepala Dinas PUPR Sumut Chandra Dalimunthe dan Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alexander Sinulingga.
Dengan percepatan usulan BKP 2027 ini, diharapkan pembangunan di Kepulauan Nias dapat terus berlanjut tanpa jeda, membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Nias.
Pantau terus perkembangan terbaru seputar kebijakan dan pembangunan Sumatera Utara hanya di sini! (FD)