MEDAN – Program Mudik Gratis yang diselenggarakan Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) yang seharusnya menjadi berkah jelang Hari Raya, justru menuai protes keras dari warga.
Alih-alih mendapatkan tiket pulang kampung, sejumlah calon pemudik harus gigit jari karena kuota untuk tujuan tertentu dikabarkan habis dalam waktu singkat, meski antrean di lokasi pendaftaran masih mengular panjang.
Kekecewaan warga ini langsung mendapat respons cepat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan. Ketua Komisi II DPRD Medan, H. Kasman bin Marasakti Lubis, Lc, MA, menyatakan keprihatinannya atas insiden tersebut.
Ia menegaskan bahwa program tahunan yang sangat dinanti masyarakat ini justru mencederai harapan warga akibat buruknya manajemen pelaksanaan.
“Program mudik gratis ini adalah program mulia yang selalu dinantikan. Tapi kalau pelaksanaannya kacau dan mengecewakan masyarakat, ini harus jadi evaluasi besar. Saya minta Dishub Medan segera benahi sistem dan utamakan transparansi,” ujar Kasman dengan tegas kepada wartawan, Sabtu (07/03/2026).
Sorotan Tajam ke Dishub Medan: Sistem Pendaftaran Harus Dirombak!
Politisi senior tersebut menyoroti sejumlah kelemahan fatal dalam pelaksanaan program mudik gratis tahun ini.
Menurutnya, Dishub Medan gagal dalam mengelola sistem pendaftaran, mulai dari mekanisme antrean yang tidak jelas, verifikasi data peserta yang amburadul, hingga yang paling krusial: minimnya informasi kuota secara real-time kepada publik.
“Masyarakat berhak tahu. Jangan sampai mereka sudah datang subuh-subuh, antre berjam-jam di bawah terik matahari, lalu hanya mendapat informasi ‘kuota habis’ tanpa penjelasan. Ini tidak adil dan mencederai kepercayaan publik,” kecamnya.
Kasman mendorong agar ke depan, proses pendaftaran mudik gratis dilakukan secara online dan terintegrasi. Ia mengusulkan adanya papan informasi digital atau sistem berbasis aplikasi yang memungkinkan masyarakat memantau langsung ketersediaan kuota secara real-time.
“Kita ingin kuota yang tersedia dan sudah terisi bisa terpantau langsung oleh masyarakat dari rumah mereka. Dengan begitu, antrean panjang dan potensi kecurangan bisa diminimalisir,” tambah legislator yang dikenal vokal ini.
Tak hanya soal sistem, Kasman juga mengkritik minimnya jumlah petugas di lapangan. Ia meminta Dishub untuk menerjunkan personel yang cukup dan kompeten guna memberikan pelayanan prima, termasuk memberikan penjelasan empatik kepada warga yang gagal mendapat kuota.
Harapan di Tengah Polemik: Jangan Sampai Terulang!
Kasman menegaskan bahwa program mudik gratis adalah wajah pelayanan pemerintah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat kecil. Jika program ini gagal, maka citra pemerintahan yang responsif dan hadir di tengah warga akan luntur.
“Kita minta evaluasi total segera dilakukan. Perbaiki sistem, tingkatkan transparansi, dan siapkan petugas yang memadai. Program ini harus benar-benar bermanfaat, bukan justru jadi pemicu polemik dan kekecewaan di hari yang fitri,” pungkasnya.
Dengan adanya desakan dari DPRD ini, publik kini menanti langkah konkret Dishub Medan untuk membenahi sistem agar tragedi “gagal mudik” karena kuota misterius tidak terulang di masa mendatang. (FD)