MEDAN – Fraksi Golkar DPRD Kota Medan mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk menghentikan pemborosan anggaran!
Dalam pembahasan Perubahan APBD 2025, Golkar menegaskan bahwa anggaran harus fokus pada pembangunan yang langsung dirasakan warga, seperti perbaikan jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas publik.
Juru Bicara Fraksi Golkar, Modesta Marpaung, dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan kemarin menyatakan bahwa banyak program yang tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
“Masyarakat lelah dengan program yang hanya indah di atas kertas. Pembangunan jalan, perbaikan drainase yang sering banjir, dan fasilitas umum yang layak adalah prioritas utama kami. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak setiap harinya,” tegas Modesta.
Beberapa poin kritis yang diangkat Fraksi Golkar meliputi:
1. Program “Salah Sasaran”: Modesta menyoroti masih banyaknya belanja modal yang kurang efektif karena perencanaan yang tidak tepat. Golkar mendorong evaluasi menyeluruh agar dana rakyat tidak lagi sia-sia.
2. Anggaran “Tumpang Tindih”: Fraksi ini menemukan praktik pemborosan akibat program yang saling tumpang tindih antar dinas (OPD). Mereka mendesak koordinasi yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi.
3. Infrastruktur sebagai Pengungkit Ekonomi: Golgar menekankan bahwa infrastruktur yang memadai, seperti jalan yang baik, akan memperlancar arus ekonomi, dari pedagang kecil hingga usaha menengah. “Pembangunan fisik harus jadi penggerak roda perekonomian warga,” ujarnya.
4. Transparansi dan Pengawasan Ketat: Modesta mengingatkan agar setiap rupiah harus dijaga.
Ia mendesak Pemko untuk lebih transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran, memastikan program yang dianggarkan benar-benar terealisasi di lapangan.
Dengan catatan kritis ini, Fraksi Golkar berharap P-APBD 2025 bisa menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan warga Medan, menciptakan pembangunan yang terencana, terukur, dan berkeadilan. (Rel)