BEM SI Soroti Isu Dugaan KKN di Medan: Tuntutan Evaluasi Jabatan Sekda Wiriya Alrahman
MEDAN – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Sumut menggelar aksi protes di Kantor Wali Kota Medan, Selasa (15/4/2025), menyoroti isu transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Aksi ini menyuarakan evaluasi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Medan, Wiriya Alrahman, terkait dugaan pelanggaran etika selama menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Deli Serdang.
Tuntutan Transparansi Proyek Publik
Dalam orasi, Koordinator Daerah BEM SI Sumut, Ananda Ferdianta Sebayang menyampaikan temuan terkait indikasi konflik kepentingan dalam sejumlah proyek di Deli Serdang. Menurutnya, pihak keluarga pejabat diduga terlibat dalam pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah.
“Kami mendorong investigasi independen untuk memastikan transparansi pengelolaan anggaran, terutama di proyek rehabilitasi sekolah, pemasangan paving block, dan pengadaan genset RS Amri Tambunan,” ujar Ananda.
Sorotan Proyek di Deli Serdang
BEM SI merinci beberapa proyek yang menjadi sorotan:
1. Rehabilitasi Sekolah (Rp560 juta) di bawah Dinas Pendidikan.
2. Pemasangan Paving Block oleh Dinas Perkim.
3. Pengadaan Genset RS Amri Tambunan (Rp1,3 miliar) oleh CV Duta Putra Raya.
4. Rehabilitasi dua puskesmas oleh Dinas Cipta Karya.
Respons Pemko Medan
Aksi ini direspons dengan pengawasan ketat oleh aparat kepolisian dan Satpol PP. Sampai berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemko Medan atau Wali Kota Rico Waas terkait tuntutan pencopotan Sekda.
Pentingnya Akuntabilitas Pemerintahan
BEM SI menekankan perlunya penguatan sistem pengawasan untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang.
“Kami mendukung pembangunan yang bersih dan berintegritas. Pejabat harus menjadi contoh good governance,” tambah Ananda. (FD)