Krisis SDM Ahli Jadi Tantangan Berat Pembentukan Tim Siber Sumut
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tengah berupaya mengejar target pemerintah pusat untuk membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) di seluruh kabupaten/kota sebelum akhir September 2025.
Namun, jalan menuju target itu tidak mulus. Tantangan terberat yang dihadapi adalah minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) dengan kompetensi teknis di bidang persandian dan keamanan informasi.
Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut, Erwin Hotmansah Harahap, dalam Rakor Percepatan Pembentukan dan Penguatan TTIS Sumut yang digelar di Hotel JW Marriot Medan, Kamis (21/8/2025).
“SDM kita sangat minim. Untuk ASN di bidang Persandian dan Keamanan Informasi, kami hanya memiliki 10 orang yang harus mengcover 33 kabupaten/kota. Belum ada juga pejabat fungsional sandi. Kondisi ini rata-rata terjadi di hampir semua daerah di Sumut,” tegas Erwin.
Rakor ini menghadirkan para pakar keamanan siber nasional, seperti perwakilan dari Kemenko Polkam, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Kominfo, dan Direktorat Reserse Siber Polda Sumut, menunjukkan urgensi dan keseriusan masalah ini.
Tantangan Lain: Infrastruktur dan Anggaran
Selain masalah SDM, Erwin juga menyoroti tantangan lain yang menghambat, yaitu sarana prasarana yang belum memadai dan alokasi anggaran yang sangat minim. Bidang persandian di daerah sendiri relatif baru, terbentuk sejak 2023, sehingga dari segi kelembagaan masih perlu diperkuat.
Peta Progress Pembentukan TTIS Sumut
Meski penuh tantangan, progress pembentukan TTIS terus bergerak. Saat ini, dari 33 kabupaten/kota di Sumut:
· 2 Daerah (Kota Medan & Kab. Nias): TTIS-nya sudah berjalan.
· 7 Kab/Kota (seperti Deliserdang, Siantar, dll) telah membentuk TTIS.
· 24 Daerah (daftar lengkap di bawah) masih dalam proses pembuatan SK yang saat ini menunggu finalisasi dari Biro Hukum Setdaprovsu. Ditargetkan rampung pada awal September 2025.
Ke-24 daerah tersebut adalah: Asahan, Batubara, Dairi, Karo, Humbang Hasundutan, Labuhanbatu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padanglawas, Padanglawas Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Serdangbedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba, Binjai, Gunungsitoli, dan Sibolga.
Dukungan dan Solusi dari Pemerintah Pusat
Budi Eko P., Asdep Koordinasi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Kemenko Polkam RI, yang hadir dalam rakornas, menekankan pentingnya percepatan ini. Ia mengingatkan bahwa infrastruktur digital pemerintah kerap menjadi target serangan, seperti yang pernah terjadi pada BPJS, KPU, dan Dukcapil.
“Faktanya, baru 42% dari 552 Pemda yang memiliki TTIS. Kehadiran kami di Sumut adalah untuk berkoordinasi langsung mencari solusi atas kendala yang dihadapi,” ujar Budi Eko.
Menjawab tantangan SDM dan anggaran, ia menyampaikan arahan Presiden: “Bentuk dulu TTIS-nya tahun ini, peningkatan kapasitas SDM menyusul di tahun depan.” Untuk masalah anggaran, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Bappenas untuk mencari solusi. (Rel)