Di Balik Percepatan Pembangunan, Ada Pengawalan Hukum yang Tak Terlihat
MEDAN – Percepatan pembangunan Sumatera Utara tak cukup hanya mengandalkan program dan anggaran. Di balik setiap proyek strategis, ada kebutuhan mendesak akan pengawalan hukum yang mumpuni. Inilah yang mendorong Pemprov Sumut memperkuat koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut).
Langkah ini bukan sekadar formalitas. Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution bersilaturahmi dengan Kepala Kejati Sumut Muhibuddin di Kantor Kejati Sumut, Medan, Selasa (13/10/2026).
Pertemuan itu menjadi momentum memperkuat sinergi antarlembaga dalam mendukung pembangunan strategis daerah.
Bobby mengapresiasi kerja sama yang selama ini terjalin. Menurutnya, komunikasi dan kolaborasi antarlembaga diperlukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.
Baca Juga : Pemko Medan Sulap Medsos Jadi Mesin Publikasi Pembangunan
“Kolaborasi ini tentunya memperkuat pembangunan ke depan. Kami menyampaikan apresiasi luar biasa kepada Kejaksaan Tinggi Sumut atas kerja sama yang luar biasa, terkhusus beberapa waktu belakangan ini. Keberhasilan dan perbaikan nyata kejaksaan sangat membantu tugas pemerintah daerah,” ujar Bobby.
Ia berharap sinergi tersebut terus diperkuat agar program pemerintah berjalan sesuai ketentuan dan manfaatnya dirasakan masyarakat Sumatera Utara.
Muhibuddin menegaskan kesiapan Kejati Sumut mendukung pembangunan daerah melalui penegakan hukum, pengawalan, dan pendampingan sesuai kewenangan kejaksaan.
“Dari aspek penegakan hukum, kami akan melakukan yang terbaik buat Sumatera Utara. Dari segi pembangunan, kami akan lakukan pengawalan dan pendampingan. Apa yang sudah kita sepakati bersama tentu akan kita pegang teguh agar pembangunan di Sumatera Utara tidak mengalami hambatan dari aspek hukum,” tegas Muhibuddin.
Koordinasi antara Pemprov Sumut, sekretaris daerah, dan jajaran kejaksaan dinilai penting untuk menyelesaikan persoalan secara terpadu. Tantangan pembangunan daerah pun membutuhkan kerja sama lintas instansi.
Melalui kolaborasi tersebut, Pemprov Sumut dan Kejati Sumut berharap program pembangunan berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Pengawalan hukum juga diharapkan mencegah persoalan yang berpotensi menghambat proyek, sehingga pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Rel)