Kontradiksi R-APBD 2027: Pendapatan Medan Turun, Belanja Naik—PKS Beberkan Ancaman Krisis hingga Banjir
MEDAN — Dibalik angka Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Medan 2027, tersimpan kontradiksi tajam yang jarang disorot.
Fraksi PKS DPRD Medan membongkar anomali proyeksi pendapatan daerah justru merosot drastis, sementara belanja terus membengkak. Akankah Medan terjebak defisit struktural?
Juru Bicara Fraksi PKS, H. Doli Indra Rangkuti, SE, dalam rapat paripurna Senin (5/10/2026), melayangkan kritik pedas. Berdasarkan KUA-PPAS, pendapatan diproyeksikan Rp6,896 triliun—turun sekitar Rp240 miliar dibanding R-APBD 2026 yang mencapai Rp7,22 triliun.
Ironisnya, belanja daerah justru dipatok Rp7,161 triliun, menyisakan pembiayaan netto Rp175 miliar. “Apa kajian yang menyebabkan penurunan ini? Ini sinyal bahaya bagi fiskal Medan,” tegas Doli.
PKS menyoroti pengurangan anggaran di Dinas Pendidikan dan Kesehatan. Mandatory spending pendidikan terancam tidak terpenuhi, sementara program UHC Premium yang menjadi janji Wali Kota hingga kini belum terwujud. Ambulans yang dijanjikan pun masih tanda tanya. “Apakah kesehatan warga Medan dikorbankan?” sindirnya.
Yang paling krusial: kesiapan menghadapi banjir. Data SDABMBK mencatat 2.575 titik drainase rusak. PKS menuntut target perbaikan 2027 yang terintegrasi.
“Kami minta peta kecamatan rawan banjir, ketersediaan perahu karet, pompa air, dapur umum, hingga rencana kontinjensi. Jangan sampai banjir 2025 terulang tanpa evaluasi,” ujar Doli.
PKS juga mempertanyakan strategi PUD agar tidak jadi beban PAD, distribusi tempat tidur rumah sakit, serta koordinasi BPJS saat kamar penuh.
“Kami minta jawaban konkret, bukan janji manis. Anggaran 2027 harus pro-rakyat, bukan proyek,” pungkasnya. (FD/Rel)