KPK dan Bobby Nasution Kolaborasi Berantas Korupsi: Sinergi Baru Penguatan Anti Rasuah di Sumut
JAKARTA – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution bersama tujuh kepala daerah se-Sumut menghadiri Rapat Koordinasi KPK di Gedung Merah Putih, Senin (28/4/2025).
Agenda ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi KPK dan pemerintah daerah untuk pemberantasan korupsi di Indonesia.
Bobby menegaskan, pertemuan ini diadakan atas undangan KPK guna membahas penguatan kolaborasi pemberantasan korupsi, melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan DPRD.
“Kami diundang untuk koordinasi, kolaborasi, dan penguatan strategi antara KPK, pemda, dan DPRD. Hari ini ada delapan daerah yang hadir, termasuk Sumut dan tujuh kabupaten/kota,” ujarnya usai rakor.
Daerah yang Hadir:
– Kota Pematangsiantar
– Kabupaten Asahan
– Kota Tebingtinggi
– Kota Tanjungbalai
– Kabupaten Simalungun
– Kabupaten Deliserdang
– Kabupaten Serdangbedagai
Fokus Pembahasan Rakor Anti Korupsi
Menurut Bobby, rakor ini membahas empat poin kunci:
1. Penegakan hukum dan pencegahan korupsi melalui sinergi kebijakan.
2. Optimalisasi koordinasi pemerintah daerah dengan DPRD.
3. Penyusunan anggaran berbasis transparansi dan akuntabilitas.
4. Strategi optimalisasi pendapatan daerah untuk minimalkan celah korupsi.
“Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lain akan diundang sesuai jadwal KPK. Ini komitmen bersama untuk percepatan pemberantasan korupsi,” tambah Bobby.
Dukungan Penuh DPRD Sumut
Rakor ini turut dihadiri Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus dan Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga. Kehadiran mereka menegaskan dukungan legislatif dalam mendorong kebijakan anti korupsi.
Beberapa perwakilan OPD Pemprov Sumut juga hadir sebagai bentuk keseriusan pemda dalam implementasi program.
Kolaborasi KPK-Pemda: Langkah Konkret Lawan Korupsi
Inisiatif KPK mengundang kepala daerah se-Sumut menunjukkan upaya sistematis untuk membangun governance yang bersih. Kolaborasi ini diharapkan menjadi model bagi daerah lain di Indonesia, khususnya dalam penguatan sistem pengawasan anggaran dan peningkatan integritas aparatur. (FD)