Pemprov Sumut Dukung Penuh GPIPS, Kunci Stabilkan Harga & Pasokan Pangan di Sumatera
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menguatkan komitmennya dalam stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan dengan mendukung penuh Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Sumatera.
Gerakan strategis ini akan diluncurkan di Palembang, 11 Februari 2026, sebagai terobosan penting menjaga inflasi dan ketersediaan pangan di seluruh pulau Sumatera.
GPIPS merupakan penyempurnaan dari program sebelumnya (GNPIP), yang diinisiasi oleh Bank Indonesia, Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Fokusnya lebih tajam memperkuat pasokan pangan dari hulu, sinergi pusat-daerah yang lebih solid, dan antisipasi tantangan seperti curah hujan ekstrem serta periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
“GPIPS dirancang lebih komprehensif untuk stabilisasi harga dan menekankan sinergi erat pusat-daerah,” tegas Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, Selasa (10/2/2026).
Tema Rakor yang mengiringi peluncuran pun spesifik yakni Memperkuat Ketahanan Pangan untuk HBKN & Antisipasi Risiko Curah Hujan Ekstrem.
Tiga Isu Kritis yang Akan Dibahas:
1. Pemulihan sektor pertanian pascabencana alam di Sumatera.
2. Strategi antisipasi dampak curah hujan ekstrem terhadap produksi pangan.
3. Pengendalian inflasi selama periode HBKN melalui jaminan pasokan.
Kabar baiknya, sebagian besar wilayah Sumatera mencatat deflasi kelompok bahan makanan pada Januari 2026, didorong pasokan cabai dan bawang merah yang meningkat serta distribusi lancar.
Momentum ini harus dijaga, terutama menyambut puncak permintaan HBKN Imlek dan Lebaran 2026.
Rakor yang akan dihadiri Kemenko Perekonomian, Kemenko Pangan, Kementan, Bulog, dan seluruh pemerintah daerah Sumatera ini diharapkan menjadi pengungkit utama mencapai target inflasi nasional 2,5% ± 1% di tahun 2026.
Dengan kolaborasi ini, ketahanan pangan Sumatera tak hanya lebih resilien menghadapi anomali iklim, tetapi juga siap menjamin pangan sejahtera bagi seluruh masyarakat. (FD)