Dugaan Kecurangan Rekrutmen Kepling di Medan Dibongkar, Politisi Ini Buka Posko Pengaduan

MEDAN – Menyikapi banjirnya pengaduan masyarakat soal dugaan penyelewengan dalam proses rekrutmen Kepling, Anggota DPRD Kota Medan, Antonius D Tumanggor, mengambil langkah tegas.

Politisi Partai NasDem ini secara resmi membuka Posko Pengaduan untuk menampung keluhan warga yang merasa dirugikan oleh oknum di tingkat Kelurahan dan Kecamatan.

Posko pengaduan tersebut berlokasi di Sopo Restorasi Bersatu, Jalan Karya Mesjid No. 50, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Helvetia.

“Kita membuka posko ini sebagai bentuk respons atas banyaknya laporan dugaan penyimpangan dalam perekrutan Kepling yang dilakukan oknum Lurah dan Camat,” tegas Antonius D Tumanggor, kemarin.

Dua Kasus yang Mengemuka
Antonius mengungkapkan, setidaknya ada dua kasus yang banyak dikeluhkan masyarakat:

1. Penempatan Semrawut: Calon Kepling yang mendaftar di Kelurahan Helvetia Timur justru ditempatkan di Lingkungan VI, Kelurahan Cinta Damai, yang sama sekali berbeda wilayah.
2. Loloskan yang Tidak Berkualifikasi: Di Kecamatan Dwikora, calon Kepling yang tidak memenuhi persyaratan malah diloloskan menjadi Kepling.

“Banyak pengaduan lisan yang saya terima, khususnya dari Kecamatan Helvetia. Ini harus kita tindaklanjuti,” tambahnya.

Eskalasi ke DPRD atau Musyawarah?
Seluruh persoalan yang terkumpul di posko ini rencananya akan diteruskan kepada rekan-rekannya di Komisi I DPRD Medan. Namun, Antonius memberi ruang untuk penyelesaian secara kekeluargaan.

“Jika masalah bisa diluruskan lewat musyawarah di tingkat Kelurahan, tentu tidak perlu berlarut sampai ke Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD,” jelasnya.

Ia pun menegaskan pentingnya transparansi dan profesionalisme dalam birokrasi. Antonius berharap Camat dan Lurah dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Kepling yang sudah berlaku.

“Perda Kepling sudah ada. Camat dan Lurah harus memedomani Perda itu,” pungkasnya. (Rel)