JAKARTA – Wakil Bupati Simalungun, Benny Gusman Sinaga, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Kehutanan RI, Rabu (26/11/2025). Dalam kunjungan kerja tersebut, orang nomor dua di Pemkab Simalungun tersebur diterima Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki di ruang kerjanya.
Pertemuan tersebut guna membahas penguatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan di Kabupaten Simalungun.
Benny mengungkapkan, bahwa Pemkab Simalungun sedang mempersiapkan program pendataan ulang kondisi hutan sebagai langkah awal menuju pengelolaan hutan yang lebih terukur dan berkelanjutan.
“Pendataan hutan menjadi fondasi penting bagi kami. Dengan data yang akurat, kami bisa menyusun program pemanfaatan dan pengelolaan yang lebih tepat serta menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Benny.
Pendataan yang dimaksud tidak hanya mencakup kondisi tanaman hutan, tetapi juga keberadaan masyarakat di sekitar kawasan hutan, potensi hasil hutan bukan kayu, serta peluang pemanfaatan ruang hutan yang sesuai prinsip keberlanjutan.
Data tersebut juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi daerah dengan pemerintah pusat sehingga kebijakan lokal tetap sejalan dengan regulasi nasional.
“Pengelolaan hutan di Simalungun harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemkab tengah menyiapkan program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, pengembangan wisata alam ramah lingkungan, serta peningkatan nilai ekonomi hasil hutan bukan kayu,” ujarnya.
Pihaknya juga tidak ingin pengelolaan hutan hanya fokus pada konservasi, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui program pemanfaatan yang berkelanjutan.
Pertemuan dengan Wakil Menteri berlangsung hangat dan penuh kedekatan, mengingat hubungan pertemanan yang telah terjalin lama antara keduanya.
Kondisi ini membuat diskusi lebih terbuka dan menghasilkan sejumlah gagasan konstruktif untuk memperkuat tata kelola kehutanan di Simalungun.
Pertemuan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol sinergi Pemkab Simalungun dan Kementerian Kehutanan dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang bermanfaat, terukur, dan berkelanjutan bagi masyarakat. (RS)
