SIMALUNGUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun memastikan penyampaian dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD telah berjalan sesuai jadwal dan tahapan yang ditetapkan.
Pemkab Simalungun kini menunggu kelanjutan pembahasan bersama DPRD, terutama terkait penyesuaian anggaran menyusul berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp88,4 miliar lebih.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, Mixnon Andreas Simamora, mewakili Bupati Anton Achmad Saragih, didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Simson Tambunan, kepada wartawan di Pamatang Raya, Kamis (12/11/2026).
Mixnon menjelaskan, penyusunan RAPBD 2027 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati dan ditandatangani Bupati bersama pimpinan DPRD pada 27 Agustus 2026.
Dalam kesepakatan awal tersebut, RAPBD 2027 dirancang sekitar Rp2,4 triliun dengan asumsi besaran TKD mengacu pada APBD 2026 sebesar Rp1,9 triliun lebih.
Selanjutnya, Pemkab Simalungun menyampaikan Ranperda APBD 2027 kepada DPRD pada 4 September 2026 berdasarkan kesepakatan KUA-PPAS tersebut.
Menurut Mixnon, penyampaian pada tanggal tersebut telah memenuhi ketentuan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 yang mengatur batas waktu penyampaian rancangan APBD paling lambat minggu kedua September.
Pembahasan dan persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD juga ditargetkan selesai paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran dimulai atau sekitar 30 November 2026.
Persoalan muncul setelah Pemkab Simalungun menerima surat Kementerian Keuangan pada 29 September 2026 mengenai penetapan besaran TKD 2027 sebesar Rp1,8 triliun. Jumlah tersebut berkurang Rp88,4 miliar lebih dibandingkan TKD 2026 yang mencapai Rp1,9 triliun lebih.
Kondisi tersebut mengharuskan Pemkab Simalungun menyesuaikan rancangan pendapatan dan belanja daerah agar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Mixnon menjelaskan, dalam nota pengantar keuangan yang disampaikan Bupati Anton Achmad Saragih pada rapat paripurna 10 November 2026, pagu anggaran masih menggunakan rancangan sebelum penyesuaian TKD. Namun, Bupati telah menyampaikan perlunya penyesuaian akibat pengurangan transfer tersebut.
“Di sinilah sebenarnya tahapan yang harus dilanjutkan dalam nota jawaban masing-masing fraksi atas nota pengantar keuangan yang sudah disampaikan Bupati, menanggapi adanya pengurangan TKD yang diterima oleh Pemkab Simalungun untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Karena kita sudah buka, harus dilakukan penyesuaian dan kita berharap pada rapat selanjutnya itulah dibahas tentang penyesuaian dimaksud,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan alasan pemerintah daerah tidak langsung mengubah rancangan anggaran setelah menerima informasi pengurangan TKD. Menurutnya, perubahan terhadap kesepakatan awal harus dilakukan melalui kesepakatan bersama.
“Mengapa kami tidak langsung melakukan penyesuaian terkait adanya pengurangan TKD? Karena sudah ada kesepakatan di awal. Karena kesepakatan diubah dengan kesepakatan. Itu yang kami sampaikan, jadi tidak ada yang tidak tepat. Tapi mungkin waktu sudah mendesak juga, berpacu untuk menyelesaikan pembahasan,” tegas Mixnon.
Sementara itu, Kepala BPKPD Simalungun Simson Tambunan menegaskan penyampaian KUA-PPAS dan Ranperda APBD 2027 telah mengikuti jadwal serta tahapan yang berlaku.
Pihaknya berharap pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD dapat dilanjutkan sesuai mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga persetujuan anggaran dapat diselesaikan tepat waktu. (RS)
