Fraksi PSI Satu-Satunya Penolak Perubahan Tatib DPRD Medan, Wasbang Dinilai Rugikan Anggaran

MEDAN – Suasana panas menyelimuti rapat paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (20/1/2025). Dari sembilan fraksi, hanya satu suara yang berdiri tegak menolak: Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Mereka menentang revisi Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Tatib), yang salah satu poin krusialnya menghapus Pasal 100 ayat 4.

Apa isu sensitifnya? Pasal tersebut semula mengatur bahwa penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Wasbang) perlu payung hukum Perda.

Perubahan baru menyerahkan pengaturannya sepenuhnya ke peraturan DPRD. Bagi mayoritas fraksi, ini langkah memuluskan Wasbang. Namun bagi Fraksi PSI, ini justru pintu masuk pemborosan anggaran.

Baca Juga : Komisi IV DPRD Medan Soroti Anggaran Rp 3 Miliar untuk Jalan Meteorologi : “Hanya untuk Kepentingan Perumahan?”

Ketua Fraksi PSI DPRD Medan, Renville Pandapotan Napitupulu, yang juga Ketua DPD PSI Kota Medan terpilih, tegas menyuarakan penolakan. “Kami menghormati keputusan pemerintah pusat yang sedang gencar melakukan efisiensi anggaran,” ujarnya di ruang kerjanya.

Renville membeberkan alasan kritisnya. Kegiatan Wasbang yang rencananya digelar sebulan sekali oleh DPRD Medan diprediksi menelan anggaran tidak kecil.

“Daripada anggota dewan fokus mengurus pelaksanaan teknis Wasbang, lebih baik tugas itu dilaksanakan oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait. Biarlah fungsi dewan optimal sebagai pengawas, sambil berkonsentrasi pada tugas legislatif yang lebih mendesak,” paparnya.

Penolakan Fraksi PSI bersifat prinsipil terhadap perubahan Tatib dan metode pelaksanaan Wasbang. Namun, Renville menegaskan komitmen konstitusional fraksinya. “Secara fraksi kami menolak, tapi secara kelembagaan, jika itu sudah menjadi keputusan final, Wasbang tetap akan kami laksanakan,” tegasnya.

Keputusan ini menyisakan pertanyaan publik: Apakah langkah DPRD Medan sudah tepat sasaran? Atau justru kritisisme PSI tentang efisiensi anggaran dan optimalisasi fungsi dewan patut jadi pertimbangan?

Perdebatan ini dipastikan masih akan berlanjut, mengingat Wasbang adalah program strategis di tengah gencarnya penguatan nilai kebangsaan. (Rel)