Dari Acara Bicara Demokrasi, Negara Maju Juga Ada Politik Dinasti

MEDAN – M Taufik Umar Dani Harahap salah satu aktivis 98 menilai dinasti politik akan menjadi persoalan ketika hal tersebut membajak dan membonsai demokrasi, khususnya untuk negara-negara berkembang.

“Tidak hanya itu saja, politik dinasti saat berkuasa dan untuk mempertahankan kekuasaannya memberlakukan aturan main tertutup atau close game,” jelasnya dalam kegiatan Democration Talk, Kaum Milenial: Merawat Demokrasi, Menolak “Politik Dinasti” di Qahwa Coffee Shop and Entertain Jalan Durung, Kecamatan Medan Tembung, Selasa (5/12/2023) sore.

Taufik mengatakan, demokrasi merupakan sistim memberlakukan dan membuat sistim yang sesuai kompetensinya, bukan didesain tiba-tiba.

“Kita punya penduduk sebanyak 278 juta jiwa, 17 ribu pulau di Indonesia. Itu artinya mengurus Indonesia yang besar memerlukan akal, kematangan dan prestasi. Namun, dalam politik dinasti pasti mengabaikan itu,” tegasnya.

Menurutnya, banyak kasus di Indonesia, karena demokrasi elektoral hanya sekedar formalitas. Hal itu terjadi karena semua kekuatan politik dikendalikan, media massa dilemahkan, dan civil society dikooptasi. Politik dinasti juga menguasai sumber daya ekonomi dan bahkan diduga koruptif.

“Tidak menunjukkan hal yang positif. Itu karena prosesnya membajak demokrasi dan ketika berkuasa mereka diduga koruptif,” tuturnya.

Taufik menyebutkan negara-negara maju juga ada politik dinasti yang melalui proses sesuai dengan prosedur demokrasi. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui melalui pengkaderan dan rekrutmen politik yang sama seperti kader yang lain.

“Mereka juga memiliki kualifikasi dan kapasitas yang baik. Sehingga ketika berkuasa juga berhasil dengan baik. Jika gagal, publik tidak akan memilihnya kembali, ada punishment,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Umum GMNI Cabang Medan, Ramot Josua Simarmata menuturkan, berpolitik itu punya etika. Dia juga berharap konstitusi harus dijaga baik secara umum maupun pribadi. Jika tidak, banyak hal-hal yang tak diinginkan bakal terjadi di masa mendatang.

“Kita akan mengawal konstitusi agar tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi. Kalau tidak, kita tidak tahu bakal gimana memperbaikinya nanti,” tukasnya.

Kegiatan Democration Talk, Kaum Milenial: Merawat Demokrasi, Menolak “Politik Dinasti” ini dihadiri ratusan mahasiswa dari UINSU (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Unimed dan Universitas Medan Area (UMA). (KM)