Viral! DPRD Medan Minta Camat ‘Turun Gunung’ ke Warga: Jangan Cuma Nunggu Laporan, Harus Jemput Bola!
MEDAN – Jangan jadi “raja kecil” di balik meja! DPRD Kota Medan melontarkan seruan tegas kepada seluruh camat: segera turun langsung ke warga dan sosialisasikan program-program Wali Kota Medan.
Bukan sekadar imbauan, ini adalah tuntutan agar birokrasi berputar cepat dan masyarakat tidak kebingungan.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Medan, Muslim Harahap, dengan lantang mengingatkan bahwa camat adalah ujung tombak pemerintahan di tingkat kecamatan. Peran mereka sangat strategis untuk menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil warga.
“Camat itu harus aktif, jangan menunggu. Jemput bola, sampaikan program dan visi misi wali kota ke masyarakat. Kalau cuma di kantor, mana mungkin warga paham arah pembangunan?” tegas Muslim, Senin (31/3/2026).
Menurutnya, sosialisasi yang masif akan memastikan warga tidak hanya tahu, tapi juga ikut mengawal kebijakan. Namun, itu belum cukup.
Muslim juga menyoroti lemahnya pendataan persoalan di setiap kelurahan. Banyak masalah, mulai dari jalan rusak, drainase mampet, hingga pelayanan publik yang lambat, tidak tertangani karena camat kurang responsif.
“Setiap persoalan di tengah masyarakat harus segera didata dan ditindaklanjuti. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Camat harus cepat ambil langkah,” imbuhnya.
Agar tidak sekadar wacana, Muslim mendorong penguatan koordinasi antara camat, lurah, dan perangkat daerah lainnya. Dengan sinergi yang solid, penanganan masalah bisa lebih efektif dan tepat sasaran. DPRD pun berharap langkah ini membuat program pemerintah kota benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga kecil.
Apa yang harus dilakukan camat sekarang?
1. Blusukan rutin ke lingkungan warga, bukan hanya saat ada acara.
2. Buka posko aduan di tingkat kecamatan dan tindaklanjuti cepat.
3. Libatkan tokoh masyarakat sebagai kader informasi program wali kota.
Jika camat bergerak aktif, maka isu seperti lambannya perbaikan infrastruktur, ketidakjelasan bantuan sosial, hingga keluhan pelayanan publik bisa diminimalisir. Warga Medan berhak mendapat pelayanan prima tanpa harus “naik pitung” ke balai kota.
Viral atau tidaknya sebuah program tergantung bagaimana ujung tombak menyampaikannya. Sudah saatnya camat menunjukkan taring pelayanan. Jadi, camat di kotamu sudah turun ke lapangan belum? Bagikan pendapatmu di kolom komentar! (Rel)