Dorong Optimalkan PAD & Tutup Kebocoran Anggaran, NasDem: Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat di Ujung Tanduk!
MEDAN – Di tengah gencarnya pembangunan kota dan meningkatnya kebutuhan publik, Fraksi Partai NasDem DPRD Medan melontarkan seruan tegas kepada Pemko Medan optimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tutup seluruh kebocoran anggaran.
Seruan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan yang berlangsung di Gedung DPRD, kemarin, sebagai bagian dari pandangan umum fraksi atas Ranperda Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025.
Dengan jumlah penduduk Kota Medan yang telah melampaui 2,5 juta jiwa dan tekanan pembangunan yang kian kompleks, pengelolaan keuangan daerah bukan lagi sekadar urusan angka ini adalah napas hidup bagi layanan publik, mulai dari perbaikan jalan, penerangan lampu kota, puskesmas, hingga sistem drainase.
Fraksi NasDem menilai bahwa keberlanjutan pembangunan Kota Medan sangat bergantung pada kemampuan menggali potensi pendapatan dan menekan inefisiensi di semua sektor.
Fraksi NasDem yang akrab disapa dengan pimpinan Dr. Faisal Arbi mengapresiasi penjelasan kepala daerah terhadap Ranperda LPj APBD 2025. Namun, di balik apresiasi itu, ada catatan kritis yang harus segera direspons.
Data menunjukkan bahwa target PAD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp4.151,76 miliar, namun realisasinya hanya mencapai Rp2.782,90 miliar atau 67,73% dari target. Bahkan hingga pertengahan Desember 2025, realisasi pendapatan baru menyentuh 79,21% atau Rp2,67 triliun dari target.
Kondisi ini semakin memprihatinkan ketika dibandingkan dengan tahun 2024, di mana realisasi PAD mencapai Rp2.864,36 miliar (75,96%). Artinya, ketika target justru dinaikkan, kemampuan menagih malah menurun drastis.
“Jika kita tidak dapat menggali potensi-potensi baru untuk menambah pendapatan atau tidak mampu melakukan efisiensi serta menutup kebocoran di berbagai sektor, maka tujuan pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat akan sulit tercapai,” tegas Faisal Arbi saat membacakan pandangan fraksi.
Salah satu sorotan paling tajam dari Fraksi NasDem adalah potensi kebocoran anggaran yang masih terjadi di berbagai lini.
Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023, potensi kebocoran retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Medan mencapai Rp47 miliar per tahun.
Maraknya bangunan tanpa izin dan lemahnya pengawasan dari Dinas Perkim Cikataru serta Satpol PP dinilai sebagai “pipa bocor yang sulit ditambal”.
Lebih parah lagi, praktik penghindaran pajak masih terjadi di sektor hiburan, di mana pelaku usaha menggunakan skema pajak restoran (10%) untuk menghindari pajak hiburan yang seharusnya 40%.
Kondisi ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan yang berpotensi menggerogoti pendapatan daerah secara sistemik.
Dalam Perubahan APBD 2025, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp6,96 triliun, turun sekitar Rp670,93 miliar atau 8,79% dari target sebelumnya.
Sementara belanja daerah tetap tinggi di angka Rp7,07 triliun, sehingga defisit harus ditutup dengan pembiayaan penerimaan sekitar Rp105 miliar.
Fraksi NasDem menilai kebutuhan pembiayaan pembangunan Kota Medan akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk yang pesat.
Karena itu, peningkatan PAD harus dibarengi dengan efisiensi belanja dan pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran.
Meski anggaran mengalami pemangkasan, Fraksi NasDem menekankan bahwa program prioritas di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan harus tetap berjalan dengan baik.
Faisal Arbi sebelumnya juga menyoroti penurunan anggaran kesehatan, namun menegaskan bahwa pelayanan kesehatan di puskesmas dan RS milik Pemkot Medan seperti RS Pirngadi dan Bachtiar Djafar tidak boleh menurun.
“Prioritas pembangunan kota yang ditetapkan diharapkan mampu secara bertahap dan berkesinambungan mengatasi persoalan dasar pembangunan,” pungkas Faisal.
Pemandangan umum Fraksi NasDem ini akan dijawab oleh Pemerintah Kota Medan dalam rapat paripurna lanjutan. Masyarakat kini menanti langkah konkret dari Pemko Medan bukan sekadar narasi normatif atau jargon reformasi birokrasi.
Dengan potensi pendapatan yang sangat besar, tetapi juga kebocoran yang tak kalah menggiurkan, pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, dan berpihak pada rakyat adalah harga mati.
Kini saatnya bergerak. Optimalkan PAD, tutup kebocoran, wujudkan Medan yang sejahtera untuk semua! (FD)