PSI Medan Alarm! Proyek BRT Mebidang Rp1,9 T Bisa Bikin APBD Jebol? Ini Hitungan Kritisnya
MEDAN — Proyek Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang yang digadang-gadang sebagai solusi kemacetan di kawasan Medan, Binjai, dan Deli Serdang justru menuai sorotan tajam dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Medan.
Dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, kemarin PSI meminta Pemerintah Kota Medan menghitung secara cermat beban operasional proyek strategis nasional senilai Rp1,9 triliun terhadap APBD daerah.
Juru bicara Fraksi PSI, Renville Pandapotan Napitupulu, mengungkapkan kekhawatiran bahwa tanpa skema pembiayaan yang jelas, proyek ambisius ini justru akan menjadi bumerang bagi keuangan daerah.
“Kami meminta Pemko Medan menghitung secara cermat dampak operasional BRT terhadap APBD Kota Medan. Jangan sampai proyek strategis ini justru menjadi beban keuangan daerah yang semakin besar di kemudian hari,” tegas Renvil dalam pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
BRT Mebidang direncanakan mengoperasikan sekitar 280 bus listrik di tiga wilayah. PSI menyoroti minimnya keterlibatan DPRD dalam proses perencanaan dan penganggaran proyek ini.
Padahal, pengalaman sebelumnya dengan Trans Metro Deli menunjukkan bahwa biaya operasional bus listrik bisa mencapai Rp90 miliar per tahun, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan hanya sekitar Rp8 miliar.
“Kalau saat ini saja operasional Trans Metro Deli merugi besar, apalagi nanti dengan tambahan ratusan armada BRT. Biaya operasional dan perawatan pasti semakin membengkak,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, dalam rapat dengar pendapat sebelumnya.
PSI memperkirakan kebutuhan biaya operasional akan meningkat signifikan seiring bertambahnya jumlah armada. Karena itu, fraksi tersebut mendesak pemerintah pusat dan Pemprov Sumut turut menanggung beban operasional, bukan dibebankan seluruhnya kepada APBD Kota Medan.
Tak hanya soal biaya operasional, PSI juga mempertanyakan tidak adanya bantuan keuangan umum dari Pemprov Sumut pada tahun anggaran 2025.
Padahal tahun sebelumnya, Pemprov memberikan bantuan Rp140 miliar kepada Pemko Medan. “Fraksi PSI meminta penjelasan mengapa bantuan keuangan umum dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak terealisasi pada tahun anggaran 2025,” ujar Renvil.
Kinerja APBD 2025: Masih Banyak Pekerjaan Rumah
Dalam kesempatan yang sama, PSI juga mencermati kinerja pendapatan daerah tahun anggaran 2025.
Dari target pendapatan sebesar Rp6,9 triliun, realisasi yang berhasil dicapai hingga akhir tahun tercatat Rp6,3 triliun atau sekitar 90,8 persen.
Partai berlambang mawar itu menilai capaian tersebut menunjukkan masih adanya ruang untuk meningkatkan penerimaan daerah, terutama dari sektor pajak.
PSI mendorong Pemko Medan memanfaatkan sistem digital, integrasi data antarinstansi, pemantauan transaksi usaha secara real time, serta analisis data untuk mengoptimalkan potensi pajak daerah.
Di sektor retribusi, PSI menyoroti adanya penurunan penerimaan sebesar Rp32,8 miliar, sementara realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya mencapai Rp16,8 miliar atau 85,5 persen dari target Rp19,7 miliar.
Namun, PSI mengapresiasi capaian penerimaan dari pos lain-lain PAD yang sah yang terealisasi sebesar Rp186 miliar atau 105,5 persen dari target Rp177 miliar. Angka tersebut juga meningkat dibandingkan realisasi tahun 2024 yang sebesar Rp129,5 miliar.
Tak hanya soal keuangan daerah, PSI juga menyoroti sejumlah persoalan pelayanan publik. Di bidang kesehatan, fraksi tersebut menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami program Universal Health Coverage (UHC) dan Jaminan Kesehatan Medan Berkah (JKMB), sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih masif.
Sementara itu, dalam penanganan banjir, PSI mendorong Pemko Medan tidak hanya mengandalkan normalisasi sungai, tetapi juga menyiapkan infrastruktur pendukung seperti kolam retensi.
Fraksi tersebut juga meminta kajian menyeluruh terhadap dampak lingkungan proyek BRT, terutama setelah adanya penebangan ribuan pohon di sepanjang jalur proyek.
Wali Kota Rico Waas memang mengklaim akan menanam 61.000 pohon pengganti, namun PSI menilai perlu ada kajian dampak lingkungan yang komprehensif.
Sorotan terhadap proyek BRT Mebidang juga datang dari fraksi lain. Sekretaris Fraksi Hanura-PKB, Lailatul Badri, mengingatkan bahwa proyek ini berpotensi menimbulkan kemacetan baru akibat penyempitan ruas jalan.
Ia juga mempertanyakan transparansi anggaran pendamping dan mitigasi kemacetan yang belum jelas. “Jangan mengutamakan teknologi jika Kota Medan masih tenggelam karena banjir. Tidak akan berguna teknologi,” tegasnya.
BRT Mebidang memang diharapkan menjadi solusi transportasi massal modern bagi kawasan Mebidang.
Namun, tanpa perencanaan keuangan yang matang dan skema pembiayaan operasional yang jelas, proyek strategis nasional ini bisa berubah dari aset menjadi beban APBD yang membebani rakyat. (FD)