Pemprov Sumut Gaspoll ! Rp1,37 Triliun Siap Ubah Wajah Infrastruktur Sumut di 2026
MEDAN — Ada yang beda dari Sumatera Utara di tahun 2026. Bukan sekadar janji politik, tapi gebrakan nyata yang terukur.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menggelontorkan anggaran fantastis Rp1,37 triliun untuk membangun dan membenahi infrastruktur jalan serta jembatan di seluruh penjuru daerah.
Ini bukan sekadar proyek biasa ini adalah perwujudan dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI) yang digagas Gubernur Bobby Nasution.
Bayangkan, 141 kilometer jalan baru akan dibangun tahun ini. Jika dibentangkan, jaraknya setara dengan perjalanan dari Medan menuju Pematangsiantar!
Angka ini menjadi bukti bahwa Sumut sedang bertransformasi. Apalagi, saat ini baru 74,12 persen jalan provinsi yang mantap masih ada 25,88 persen yang rusak ringan hingga berat. Tahun 2026 adalah tahun kejar-kejaran untuk menuntaskan pekerjaan rumah besar ini.
Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya (BMBKCK) Sumut, Chandra Dalimunthe, membeberkan rincian anggaran tersebut kepada awak media, Selasa (14/7/2026). Program PHTC mendapat porsi terbesar, yakni Rp672,22 miliar untuk 52 kegiatan utama. Rinciannya:
· 86 kilometer pembangunan jalan baru
· 11,91 kilometer pemeliharaan berkala
· 1 kilometer rehabilitasi jalan
· 17 titik pembangunan turap/talud/bronjong
· 32 meter pembangunan jembatan baru
· 25 meter penggantian lantai jembatan
· 250 meter saluran drainase
Tak hanya itu, Proyek Strategis Daerah (PSD) juga digenjot dengan anggaran Rp320,2 miliar yang difokuskan pada pembangunan 55 kilometer jalan baru di wilayah terisolir dan kawasan strategis.
Ini adalah upaya serius untuk memutus isolasi dan membuka akses ekonomi di daerah-daerah yang selama ini tertinggal.
Progres fisik per 10 Juli 2026 sudah mencapai 41 kegiatan yang tersebar di 20 kabupaten/kota. Mulai dari Padang Lawas Utara, Asahan, Batubara, Gunungsitoli, Nias Barat, Nias Utara, Humbang Hasundutan, Labuhanbatu, Simalungun, Karo, Tapanuli Selatan, Pakpak Bharat, Sibolga, Tapanuli Tengah, Serdangbedagai, Tebingtinggi, Mandailing Natal, Toba, Medan, hingga Deliserdang.
Baca Juga : Jembatan Aramco Simalungun Dibangun, Akses Dipercepat
“Kita terus mengejar progres pembangunan di Sumatera Utara. Pengerjaan proyek infrastruktur tahun 2026 terus didorong agar berjalan sesuai target, termasuk pada ruas-ruas yang menjadi prioritas di berbagai kabupaten/kota,” tegas Chandra.
Progresnya ternyata sudah jauh melangkah. Sebanyak 14 kegiatan sudah memasuki masa kontrak mencakup PHTC, PSD, hingga proyek tanggap bencana.
Salah satu yang paling krusial adalah pembangunan jembatan baru di ruas Simpangtiga Namu Unggas–Tangkahan, Kabupaten Langkat.
Sementara itu, 13 kegiatan lainnya sedang dalam proses tender. Termasuk di dalamnya penanganan pascabencana untuk pembangunan turap/talud/bronjong di ruas Kuala Sp. Marike, Langkat, serta proyek dari alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Tak kalah menarik, 5 kegiatan PSD di Nias Barat dan Nias Selatan sudah memasuki proses pengadaan dan penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP).
Sumut memang rawan bencana hidrometeorologi. Karena itu, Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran khusus Rp137 miliar untuk penanganan infrastruktur pascabencana. Total ada 24 kegiatan utama yang meliputi:
· Pembangunan turap/talud/bronjong di 19 titik
· Pembangunan jembatan 20 meter
· Penggantian lantai jembatan 30 meter
· Rehabilitasi 1 unit jembatan
· Pembangunan 3 unit box culvert
Lokasi prioritasnya tersebar di Langkat, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, hingga Mandailing Natal.
Apa bedanya dengan program sebelumnya? PHTC (Program Hasil Terbaik Cepat) adalah program unggulan Gubernur Bobby Nasution yang mencakup enam prioritas: Sekolah Gratis, Berobat Gratis, Jaminan Kestabilan Harga Pangan, Digitalisasi Pelayanan Publik, Infrastruktur Strategis Terintegrasi (INSTANSI), dan Perlindungan Rakyat melalui Restorative Justice.
Sementara PSD (Proyek Strategis Daerah) adalah proyek-proyek prioritas yang masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
Kombinasi kedua program ini membuat percepatan pembangunan infrastruktur Sumut lebih terarah, terukur, dan berdampak langsung pada masyarakat.
Ini bukan sekadar proyek fisik. Di balik setiap meter jalan dan jembatan yang dibangun, ada konektivitas yang tercipta, biaya logistik yang turun, akses pendidikan dan kesehatan yang membaik, serta peluang ekonomi baru yang terbuka.
Bayangkan petani di Nias yang selama ini harus berjam-jam mengangkut hasil panen kini waktu tempuh bisa dipangkas drastis.
Chandra menegaskan, “Kami terus berupaya memastikan alur pelaksanaan pembangunan, dari mulai proses tender hingga kontrak berjalan efektif dan terukur, termasuk untuk pembangunan penanganan pasca bencana.” (Rel)