MEDAN — Bukan sekadar sertifikat. Pesan itu menjadi benang merah saat Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menutup Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XII Tahun 2026 di Aula Raja Inal Siregar, Medan, Jumat (25/9/2026).
Menurut Wagub, kelulusan hanya pintu awal; ukuran sebenarnya adalah sejauh mana gagasan dan proyek perubahan berdampak bagi organisasi dan masyarakat.
“Keberhasilan PKN tidak diukur dari sertifikat, melainkan dari implementasi gagasan yang dirasakan masyarakat,” tegas Surya.
Ia menekankan kepemimpinan adaptif, berintegritas, dan mampu menghasilkan perubahan nyata. Refleksi itu ia bagikan dari pembekalan bersama KPK dan LAN kompetensi teknis penting, tetapi hati nurani dan kejujuran adalah fondasi.
“Integritas itu jujur, dan jujur identik dengan baik—baik perilaku maupun perbuatan yang tidak melanggar aturan,” ujarnya.
Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN LAN RI Erna Irawati memaparkan empat kompetensi kunci: mengelola diri, orang lain, kinerja, dan perubahan.
Di era disrupsi, birokrasi dituntut bukan hanya berdigitalisasi, tetapi siap menghadapi krisis. “Kunci perubahan adalah belajar. Pemimpin yang berhenti belajar membuat organisasi tidak tumbuh.
Pemimpin baik meninggalkan legacy dari proses transformasi,” kata Erna. Ia juga mendorong proyek perubahan peserta terus dilanjutkan, bukan berhenti di akhir pelatihan.
Baca Juga : PKN Tingkat II Angkatan XI Visitasi Kepemimpinan Nasional ke Banten
Kepala BPSDM Sumut Agustinus Panjaitan melaporkan, PKN Angkatan XII mengusung tema “Kepemimpinan Adaptif dalam Transformasi Tata Kelola Penanggulangan Bencana untuk Mewujudkan Resiliensi dan Daya Saing Daerah”.
Pelatihan berlangsung 20 Mei–25 September 2026 diikuti 49 peserta dari Pemprov Sumut, Kejaksaan Agung RI, serta sejumlah kabupaten/kota di Sumut, Kampar, dan Pasaman Barat. Hasilnya, 48 peserta LULUS; 1 orang ditunda karena sakit.
Pembeda angkatan ini: Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) dilakukan langsung di lokasi pascabencana Kabupaten Tapanuli Selatan.
Dari kajian lapangan, peserta merumuskan rekomendasi: penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan berbasis data, perlindungan kelompok rentan pascabencana, transformasi kepemimpinan berbasis kolaborasi dan kearifan lokal, serta pemulihan pelayanan publik pascabencana.
Acara ditutup dengan apresiasi lima peserta terbaik dan penyerahan policy brief kepada pemerintah daerah. (Rel)
