Di Balik Wacana Pemakzulan Gibran, Bobby Nasution Ingatkan Satu Hal Krusial: Jangan Lupa Rakyat Kecil!
MEDAN – Wacana pemakzulan atau impeachment terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuat dan menjadi sorotan panas.
Namun, di tengah hingar-bingar manuver politik elite, Wali Kota Medan Bobby Nasution justru melempar sebuah “pengingat” yang menyentuh nurani.
Alih-alih terjebak dalam pusaran drama konstitusi, Bobby memilih untuk membumi. Saat ditanya soal wacana pemakzulan yang diusung para penggugat syarat pendidikan Gibran, ia tidak berkomentar panjang lebar soal mekanisme DPR. Ia justru mengalihkan fokus pada hal yang jauh lebih esensial: nasib rakyat kecil.
“Ya hari ini yang perlu kita pikirkan itu masyarakat ya,” tegas Bobby dengan nada serius, Jumat (9/10/2026).
Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Bobby melihat realitas di lapangan bahwa masih banyak masyarakat yang bergulat dengan kesulitan hidup.
Di saat para elite sibuk berdebat soal ijazah dan konstitusi, rakyat jelata masih berjuang untuk sekadar mengisi perut dan memenuhi kebutuhan dasar.
“Masih banyak masyarakat yang kondisinya kesulitan, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Saya rasa harus diutamakan itu,” sambung menantu Presiden Jokowi itu.
Pernyataan Bobby ini seakan menjadi tamparan halus bagi para politisi yang dinilai terlalu asyik dengan manuver kekuasaan. Ia ingin menegaskan bahwa politik seharusnya kembali pada tujuan utamanya, yakni mensejahterakan rakyat, bukan sekadar berebut pengaruh.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku ayah sekaligus mertua Bobby, memberikan respons yang lebih dingin.
Ia mempersilakan pihak-pihak yang ingin menempuh jalur pemakzulan untuk mengikuti aturan yang ada. Bagi Jokowi, negara ini memiliki mekanisme demokrasi yang jelas.
“Di negara kita ada mekanisme demokrasi yang harus dilalui. Jadi ya silakan ikuti mekanisme demokrasi yang tersedia, sesuai konstitusi dan aturan hukum,” ujar Jokowi di Solo, Kamis (8/10/2026).
Jokowi menegaskan tidak ada masalah dengan upaya tersebut selama dilakukan sesuai koridor hukum. “Saya kira itu. Nggak ada masalah,” singkatnya.
Terkait masa depan Gibran di Pilpres atau Pilkada 2029 yang bergantung pada kepemilikan Paket C, Jokowi menyerahkan sepenuhnya pada lembaga berwenang seperti KPU dan Bawaslu. Ia menilai semuanya sudah memiliki mekanisme dan kewenangan masing-masing.
Wacana pemakzulan ini sendiri berakar dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak menemukan bukti ijazah atau dokumen kelulusan Gibran yang bisa disetarakan dengan pendidikan jenjang SMA.
Hal ini membuat para penggugat PHPU nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 bergerak ke DPR.
Kuasa hukum penggugat, Refly Harun, menyatakan pihaknya akan segera merapatkan langkah teknis untuk mendorong impeachment.
“Akan kami rapatkan segera, as soon as possible. Apakah pekan ini atau pekan depan, itu yang akan kita diskusikan,” kata Refly di Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Dinamika politik ini menyajikan kontras yang tajam. Di satu sisi, elite politik sibuk dengan wacana pemakzulan dan legalitas ijazah.
Di sisi lain, Bobby Nasution mencoba mengingatkan bahwa denyut nadi bangsa ini terletak pada rakyat yang masih kesulitan ekonomi.
Pernyataan Bobby ini bisa jadi angin segar, atau justru menjadi kritik tersirat bahwa politik identitas dan konstitusi seringkali mengalahkan empati pada penderitaan rakyat.
Akankah wacana pemakzulan ini berlanjut, atau justru tenggelam oleh kesadaran bahwa ada yang lebih urgent untuk dipikirkan? Waktu yang akan menjawab. (Rel)