MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution tidak ingin pemberantasan narkoba berhenti di level kebijakan.
Setelah menerbitkan surat edaran larangan penggunaan vape bagi ASN di lingkungan Pemprov Sumut, Bobby kini menginstruksikan Satpol PP Sumut turun langsung membantu kepolisian menindak peredaran narkoba.
Langkah ini menegaskan perang terhadap narkoba di Sumut bukan sekadar seruan, melainkan aksi lapangan yang terukur.
Kasatpol PP Sumut Moettaqien Hasrimi menyebut keterlibatan Satpol PP merupakan instruksi langsung Gubernur.
“Ini instruksi langsung dari Pak Gubernur dan kami laksanakan dengan maksimal,” ujarnya kepada wartawan.
Personel yang diterjunkan bukan sekadar pelengkap. Mereka aktif dalam operasi sarang narkoba, razia tempat hiburan malam, hingga penindakan terhadap bangunan hiburan yang tidak berizin dan diduga menjadi lokasi peredaran narkoba di sejumlah wilayah.
Bagi Bobby, ada dua pesan besar. Pertama, ASN harus menjadi contoh hidup sehat dan bersih dari kebiasaan berisiko, termasuk vape.
Kedua, aparat daerah tidak boleh diam ketika narkoba masuk ke ruang publik. Satpol PP didorong menjadi mitra kepolisian dalam menjaga ketertiban, bukan hanya penegak peraturan daerah. Karena itu, jumlah personel yang diturunkan pun besar, bukan formalitas.
Kombinasi kebijakan larangan vape bagi ASN dan aksi Satpol PP ini menjadi pembeda. Pemberantasan narkoba ditempatkan sebagai agenda penting menuju Indonesia Emas 2045.
Bonus demografi hanya bernilai jika generasi muda bebas narkoba. Publik kini menunggu konsistensi pengawasan rutin, evaluasi izin hiburan malam, dan efek jera bagi pengedar.
Yang jelas, instruksi Bobby membuktikan pemberantasan narkoba di Sumut tidak cukup dengan imbauan. Dibutuhkan sinergi pemerintah provinsi, Satpol PP, kepolisian, dan masyarakat.
Jika langkah ini berlanjut, Sumut bisa menjadi contoh bahwa kebijakan ASN dan penegakan ketertiban dapat berjalan searah untuk melindungi generasi muda. Itulah wajah baru pemberantasan narkoba di Sumut. (FD)
