MEDAN — Polrestabes Medan membongkar dugaan mafia tanah berkedok jual-beli lahan 25 hektare di kawasan Selambo.
Lahan yang diduga diperjualbelikan itu masih berstatus Hak Guna Usaha (HGU) aktif hingga 2028 dan disebut sebagai aset negara milik PTPN 1 Regional 1 (sebelumnya PTPN 2).
Tersangka GS ditahan di Rutan Polda Sumut sejak 30 Oktober 2026; dua nama lain, OB dan WS, masih diburu.
Kasus dilaporkan sejak Oktober 2025. Korban disebut merugi Rp4,9 miliar setelah menyerahkan uang melalui 16 tahapan pembayaran kepada tiga terlapor.
Dari jumlah itu, GS menerima Rp4,25 miliar via 14 tahapan. Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak, kemarin menyatakan berkas perkara telah dikirim ke Jaksa Penuntut Umum pada 6 November 2026. Penyidik terus mendalami aliran uang, keabsahan dokumen, dan peran masing-masing pihak.
Yang membedakan kasus ini: penyidik tidak berhenti pada dugaan penipuan dan penggelapan. Penggeledahan di tiga lokasi terkait GS di kawasan Jermal menemukan barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika—antara lain bong di kamar karaoke kedap suara lantai atas dan bong lain di belakang rumah—serta buku catatan transaksi berisi sejumlah nama yang masih didalami.
Dua orang diamankan; dua lainnya kabur melalui pintu belakang tersamarkan di area dapur yang terhubung dengan lahan kosong. Penyidik akan menguji keterkaitan temuan itu dengan perkara utama.
Polisi menegaskan proses hukum berjalan. GS masih berstatus tersangka dan belum diputus bersalah. Publik diminta mencermati legalitas HGU sebelum bertransaksi tanah, karena modus mafia tanah kerap memakai dokumen dan narasi kepemilikan yang menyesatkan.
Verifikasi status lahan ke instansi resmi, minta pendampingan hukum, dan jangan mudah tergiur harga di bawah pasar.
Ikuti perkembangan: apakah OB dan WS tertangkap, dan bagaimana hasil pendalaman catatan transaksi? Kasus ini menjadi alarm bagi pembeli tanah: HGU aktif milik BUMN tidak bisa diperjualbelikan secara sembarangan. (FD)
