Metro  

Rp3 Juta per UMKM, Banpres Rp48,35 M di Sumut Jadi Modal “Restart” Pascabencana

MEDAN – Banpres (bantuan presiden) Rp48,35 miliar yang disalurkan Pemprov Sumut dan Bank Sumut kepada 16.118 pelaku usaha mikro adalah modal “restart” agar roda ekonomi pascabencana kembali berputar.

Penyerahan simbolis dilakukan Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor bersama Dirut Bank Sumut Heru Mardiansyah di Kantor Cabang Bank Sumut, Jalan Gatot Subroto, Medan Sunggal, Jumat (13/11/2026).

Setiap penerima mendapat Rp3 juta untuk membeli bahan baku, memperbaiki alat rusak, atau memulai lagi usaha yang sempat terhenti.

Bantuan tahap pertama menyasar 13 kabupaten/kota, termasuk Langkat, Deliserdang, Medan, dan Humbang Hasundutan. Bank Sumut dipercaya Kementerian UMKM menjadi penyalur bersama BRI.

BACA JUGA  Nekat! Seorang Wanita Bakar Motor Polisi di Labuhanbatu, Diduga ODGJ

Data Pemprov mencatat 117.169 UMKM Sumut terdampak bencana 2025 di 13 kab/kota, 1.143 desa/kelurahan. Karena itu, Timur menegaskan pemulihan tidak cukup memperbaiki jalan dan bangunan; warga harus kembali bekerja, berdagang, dan berpenghasilan.

“Bantuan ini mungkin belum menggantikan seluruh kerugian, tetapi jadi modal awal untuk bangkit. Pemerintah akan selalu hadir,” pesannya.

Baca Juga : Aksi Cepat! Gubernur Bobby Nasution dan Kapolri Kerahkan 22 Kontainer Bantuan untuk Korban Bencana di 3 Provinsi

Heru berharap dana dipakai produktif dan mendorong UMKM mikro naik kelas. Salah satu penerima, Efendi Julianto, warga Desa Paya Geli, bersyukur.

BACA JUGA  Bayar PBB di Hari Libur Sekarang Bisa! Rp1 Miliar Terkumpul dari Pojok Pajak

Usaha makanan ringan dan frozen food-nya sempat mati total saat banjir setinggi dada merusak kulkas dan kompor. “Semoga bantuan ini membangkitkan usaha saya,” ujarnya.

Bantuan ini menyasar pelaku usaha mikro yang terdampak bencana 2025. Dana bisa dipakai untuk bahan baku, perbaikan peralatan, atau modal awal.

Pemerintah juga mendorong pendampingan UMKM dan penguatan akses pembiayaan agar usaha tidak hanya pulih, tetapi naik kelas. Sebab, UMKM adalah tulang punggung ekonomi warga.

BACA JUGA  Dewan: Percuma Digratiskan Kalau Pengawasan Tetap Lemah

Pemprov meminta OPD mengawal penyaluran agar tepat sasaran, transparan, dan mendata penerima yang belum masuk tahap pertama.

Hadir Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut Yuliani Siregar. Bagi pelaku UMKM, Rp3 juta ini bukan akhir, melainkan titik balik: dari bertahan menjadi kembali produktif. (FD)