MEDAN — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan menyoroti tiga persoalan krusial dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Sistem Kesehatan Kota Medan kepastian hukum regulasi, lemahnya sistem rujukan puskesmas, dan pelayanan UHC yang belum berpihak pada pasien.
Sikap ini disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS, H. Rajudin Sagala, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Medan, kemarin.
Rajudin mengungkapkan, proses pembentukan Ranperda ini telah melalui paripurna pada 10 Februari dan 6 April 2026. Namun, lantaran terjadi perubahan substansi, proses pengusulan harus diulang dari awal.
“Kami mengingatkan agar tidak muncul persoalan administratif maupun hukum di kemudian hari,” tegasnya.
Fraksi PKS juga menyoroti sistem rujukan dari puskesmas ke rumah sakit yang dinilai lambat. Banyak warga mengeluh keterlambatan mendapatkan rujukan padahal membutuhkan penanganan medis lanjutan.
“Mekanisme rujukan harus mengutamakan kondisi medis dan keselamatan pasien,” ujarnya.
Dalam layanan Universal Health Coverage (UHC), Fraksi PKS menemukan kasus pasien ditolak puskesmas karena tunggakan BPJS, meski telah dijamin program berobat gratis. Pemko Medan diminta memastikan persoalan administrasi tidak menghalangi hak layanan kesehatan warga.
Persoalan ketersediaan kamar BPJS kelas III dan peserta UHC juga menjadi perhatian. Fraksi PKS meminta transparansi informasi tempat tidur serta evaluasi jika kamar dinyatakan penuh bagi pasien UHC, tetapi tersedia saat pasien bersedia naik kelas atau menjadi pasien umum.
Tak hanya itu, Fraksi PKS mendorong penguatan promotif-preventif melalui sosialisasi pola hidup bersih dan sehat secara masif.
Kualitas pelayanan tenaga kesehatan juga disorot: sikap tidak ramah, ketus, hingga memarahi pasien tidak boleh dibiarkan. “Pelayanan kesehatan harus humanis, profesional, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat,” pungkasnya. (FD)





