MEDAN – Proyek Bus Rapid Transit (BRT) Medan-Binjai-Deliserdang (Mebidang) memasuki babak krusial. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengultimatum pemerintah kabupaten/kota yang belum menuntaskan Peraturan Daerah (Perda) agar segera mengusulkan pembahasan melalui Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2027.
“Medan dan Binjai sudah menyelesaikan Perdanya. Daerah lain saya harap segera menyampaikan ke DPRD dan memasukkannya ke Prolegda 2027. Program ini membutuhkan kolaborasi kuat Pemprov dan kabupaten/kota,” tegas Bobby saat rapat finalisasi Public Service Obligation (PSO) BRT Mebidang di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (17/11/2026).
Pembangunan BRT Mebidang ditargetkan rampung 2027, mencakup halte, depo, jalur koridor, dan pengadaan 90 unit bus. Progres saat ini halte off corridor 75%, Depo Pinang Baris 57%, Depo Amplas 51%, jalur koridor 36%, dan halte on corridor 17%.
Baca Juga : Proyek BRT Rp1,9 Triliun Terancam “Bobol” APBD, DPRD Minta Kajian Ulang!
Bobby menegaskan pengelolaan BRT Mebidang butuh organisasi kuat dan profesional seperti Transjakarta. Namun, ada perbedaan kewenangan karena Jakarta daerah khusus. “Kita butuh sinkronisasi kuat antara provinsi, kabupaten, dan kota,” ujarnya.
Direktur PT PSSU Fery Indra memastikan kesiapan pengelolaan profesional. Layanan BRT mulai mendapat respons positif hingga Oktober 2026, lima koridor Medan melayani sekitar 2,7 juta penumpang atau rata-rata 8.941 per hari.
Uji coba K-11 dan K-12 selama 84 hari dengan dua unit bus mencatat 30.600 penumpang. “Kami harap grafiknya terus membaik,” kata Fery.
Rapat dihadiri Walikota Medan Rico Triputra Bayu Waas, Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, perwakilan Pemkab Deliserdang, jajaran PT PSSU, serta OPD terkait. (FD/Rel)





