Metro  

DPRD Medan Bongkar Skandal “Sapa Warga”: Program Misterius Tanpa Anggaran?

Godfried Efendi Lubis. (Ist)
Godfried Efendi Lubis. (Ist)

MEDAN — Program unggulan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Gotong Royong dan Sapa Warga, kini menjadi sorotan tajam. Anggota Komisi III DPRD Medan, Godfried Effendi Lubis membongkar kejanggalan fatal sumber anggaran program yang digelar rutin tiap pekan itu tak jelas alias “misterius”.

“Sumber anggarannya pun tidak jelas. Ini kegiatan misterius. Kita sudah pertanyakan di rapat Banggar saat pembahasan R-APBD 2027, tidak ditemukan nomenklaturnya,” tegas Godfried, Kamis (19/11/2026).

BACA JUGA  Albena Boang Manalu Diambang Nonaktif: Dugaan Pemukulan Kepling Bikin Komisi 1 DPRD Medan Murka"

Dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan, TAPD Pemko Medan disebut tak mampu menjelaskan asal dana Sapa Warga. Godfried menolak keras jika beban biaya dilempar ke Camat, Lurah, hingga Kepala Lingkungan.

“Kita tidak setuju kalau setiap melaksanakan Sapa Warga lalu Camat, Lurah dan Kepling yang dibebankan.”

Tak hanya anggaran, pola pelaksanaan juga disorot. Beberapa kegiatan digelar malam hari dan selalu melibatkan satu fraksi tertentu di DPRD Medan sebuah kejanggalan dalam tata kelola pemerintahan yang sehat.

BACA JUGA  RDP Panas di DPRD Medan! Dame Duma Minta Pengembang Royal Sumatera Segera Serahkan Aset PSU ke Pemko – Warga Jamin Ginting Bernapas Lega

Baca Juga : Rico Waas Duduk Santai di Tengah Warga, Janji 30 Truk Sampah dan Drainase Baru!

“Apa urgensinya dilaksanakan malam hari? Dan kenapa hanya melibatkan salah satu fraksi?” tanya Godfried, yang juga Sekretaris Fraksi PSI DPRD Medan.

Jika Sapa Warga adalah program resmi Pemko Medan, menurutnya, seluruh unsur DPRD harus dilibatkan secara proporsional sebagai mitra sejajar pemerintah.

Godfried mendesak Wali Kota Medan memberikan penjelasan terbuka kepada publik. “Kita minta penjelasan pertanggungjawaban Wali Kota Medan. Biaya Sapa Warga dari mana. Untuk pelaksanaan 2027 pun patut transparan. Janganlah ada kegiatan siluman. Harus jelas kegiatannya dan pertanggungjawaban kegiatannya,” tutupnya. (FD)