JAKARTA – Pemerintah China mengambil langkah drastis untuk melawan “bom waktu demografi” yang mengancam masa depan negeri Tirai Bambu. Mulai 2025, keluarga yang memiliki anak akan diguyur subsidi tunai Rp8,1 juta per tahun hingga anak berusia 3 tahun.
Kebijakan ini adalah upaya terbaru menghentikan laju penurunan kelahiran yang tercepat dalam sejarah modern, sekaligus sinyal darurat bagi ekonomi dunia.
Subsidi Besar, Tapi Bisai Atasi Tren “Childfree” China?
Data resmi 2024 mengejutkan: hanya 9,54 juta bayi lahir, turun 50% dibanding 2016 saat kebijakan satu anak dicabut. Padahal, China kini kehilangan 10 juta pekerja produktif per tahun – setara dengan seluruh populasi Jakarta!
Ancaman ini lebih menakutkan daripada perang dagang AS-China: bagaimana mempertahankan pertumbuhan ekonomi jika populasi menyusut?
Subsidi nasional sebesar 3.600 yuan/tahun mungkin hanya setetes air di tengah gurun. Sebagai perbandingan, Kota Hohhot di Mongolia Dalam menawarkan Rp113 juta untuk anak kedua dan Rp226 juta untuk anak ketiga.
Namun, pakar demografi meragukan efektivitasnya. “Generasi muda China lebih memilih karir dan kebebasan finansial. Uang tunai tak cukup mengubah mindset,” ungkap Prof. Li Wei dari Peking University.
Dari “Negara Terpadat” ke “Negara Tua”: Ancaman bagi Pasar Global
China resmi tergeser oleh India sebagai negara terpadat pada 2023. Proyeksi PBB lebih suram: populasi bisa anjlok ke 800 juta di 2100 – level terendah sejak 1960-an! Dampaknya global:
– Industri manufaktur dunia terancam kekurangan pasokan tenaga kerja murah.
– Pasar konsumen China yang selama ini jadi andalan perusahaan multinasional akan menyusut.
– Pensiun massal pekerja usia 50+ akan membebani sistem jaminan sosial.
Pernikahan Anjlok, Generasi Milenial “Menolak Hidup Susah”
Krisis ini diperparah oleh angka pernikahan terendah dalam 50 tahun. Generasi muda China, terutama perempuan terdidik, enggan terjebak dalam beban finansial anak.
Pemerintah pun mulai memaksimalkan insentif dari bantuan perumahan hingga tunjangan pendidikan. Namun, solusi jangka panjang seperti reformasi jam kerja dan kesetaraan gender masih jadi tanda tanya. (CNBCIndonesia)