MEDAN – Di tengah semangat Idulfitri yang identik dengan kemenangan dan kebersamaan, masih ada negara yang justru memasung simbol serta tradisi umat Islam.
Tajikistan dan Spanyol baru-baru ini menjadi sorotan setelah mengesahkan kebijakan kontroversial yang melarang hijab hingga pembatasan perayaan keagamaan Islam.
Ironisnya, langkah ini diambil di tengah masyarakat yang majemuk dan era kebebasan berekspresi yang semakin didengungkan.
Tajikistan: Melarang “Pakaian Asing” dan Tradisi Anak-Anak
Majelis tinggi parlemen Tajikistan atau Majlisi Milli yang dipimpin Rustam Emomali mengesahkan undang-undang yang melarang “pakaian asing” istilah yang merujuk pada jilbab dan busana bernuansa Islami lainnya.
Pemerintah menilai tren berjilbab meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir, sehingga perlu dikendalikan.
Tak hanya itu, aturan ini juga membasmi tradisi idgardak, kebiasaan anak-anak berkeliling kampung meminta hadiah saat Idulfitri dan Iduladha.
Padahal, praktik ini telah mengakar sebagai ekspresi kegembiraan menyambut hari raya.
Padahal, menurut data, sekitar 95–98% penduduk Tajikistan adalah Muslim. Larangan ini bukan pertama kali muncul; sejak 2007, Kementerian Pendidikan setempat telah melarang siswa mengenakan atribut keagamaan di sekolah.
Baca Juga : Mengungkap Asal Usul Idul Fitri : Dari Syariah hingga Tradisi yang Penuh Makna
Kebijakan ini pun memicu kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk organisasi HAM internasional, yang menilainya sebagai bentuk pengekangan identitas agama di negara berpenduduk mayoritas Muslim.
Spanyol: Fasilitas Publik Ditutup untuk Perayaan Islam
Di Eropa, gelombang Islamofobia kembali mencuat. Pemerintah kota Jumilla, wilayah Murcia, Spanyol, yang dikuasai koalisi Partai Rakyat konservatif dan partai sayap kanan Vox, mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan fasilitas publik – seperti pusat komunitas dan arena olahraga untuk kegiatan keagamaan yang tidak disponsori pemerintah. Akibatnya, perayaan Idulfitri dan Iduladha terpaksa kehilangan ruang publik.
Vox dengan tegas menyambut kebijakan ini. Di media sosial, mereka menulis, “Berkat Vox, langkah pertama untuk melarang festival Islam di ruang publik Spanyol telah disahkan.
Spanyol adalah dan akan selamanya menjadi tanah akar Kristen!” Pemimpin partai Santiago Abascal bahkan menambahkan, “Spanyol bukanlah Al Andalus,” merujuk pada masa kejayaan Islam di Semenanjung Iberia yang berakhir pada 1492.
Sekitar 1.500 Muslim dari total 27.000 penduduk Jumilla kini menghadapi ketidakpastian. Organisasi Islam setempat mengecam keras kebijakan ini.
Mounir Benjelloun, presiden Federasi Organisasi Islam Spanyol, menyebutnya sebagai “Islamofobia terang-terangan.” Mohamed El Ghaidouni dari Persatuan Komunitas Islam Spanyol bahkan menilainya sebagai “Islamofobia yang terinstitusionalisasi.”
Ombudsman Spanyol kini tengah menyelidiki keputusan kota Jumilla, meminta klarifikasi tentang jaminan hak beribadah di ruang publik. Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen Spanyol terhadap kebebasan beragama di tengah bangkitnya politik identitas.
Antara Simbol dan Kebebasan
Dua kasus ini menunjukkan bahwa simbol keagamaan seperti hijab dan perayaan Idulfitri masih menjadi medan pertarungan ideologis.
Di Tajikistan, negara dengan identitas religius yang kuat justru membatasi ekspresi keislaman. Di Spanyol, bayang-bayang sejarah Reconquista seolah kembali dihidupkan oleh kelompok politik tertentu.
Pertanyaannya, di mana batas antara menjaga budaya lokal dan menghormati hak minoritas? Idulfitri seharusnya menjadi momen merayakan kasih sayang, justru di beberapa tempat berubah menjadi perjuangan untuk diakui.
Semoga semangat toleransi tak pernah padam, meski diuji oleh kebijakan yang diskriminatif. (FD)