MEDAN – Inovasi sederhana tapi berdampak besar kembali digulirkan Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution.
Kali ini, pria yang akrab disapa Bobby Nasution itu memastikan seluruh kendaraan dinas di lingkungan Pemprov Sumut hanya boleh digunakan untuk kepentingan kerja.
Bukan sekadar wacana, kebijakan ini langsung dibarengi dengan langkah nyata: pemasangan stiker kolaborasi sebagai penanda khusus.
Di sela kesibukannya di Kantor Gubernur Sumut, kemarin, Bobby menegaskan bahwa prioritas penggunaan mobil dinas adalah untuk mendukung efektivitas tugas pemerintahan sekaligus menjadi bagian vital dari efisiensi anggaran daerah.
“Kita harus disiplin. Fasilitas negara ini fasilitas kerja, bukan kepentingan pribadi,” tegasnya.
Yang menarik, langkah ini justru mendapat apresiasi luas dari masyarakat. Warga Sumut kini bisa dengan mudah membedakan mana kendaraan operasional pemerintah dan mana kendaraan umum berkat stiker tersebut.
Alhasil, partisipasi publik dalam mengawasi potensi penyalahgunaan mobil dinas meningkat drastis.
“Alhamdulillah, hampir semua OPD sudah memakai stiker ini. Respons positif dari masyarakat luar biasa,” ujar Bobby dengan nada optimis.
Namun, yang lebih mencengangkan, kebijakan ini tidak menguras kantong rakyat. Bobby menegaskan bahwa program tersebut nol anggaran khusus.
Baca Juga : Pemprov Sumut Inspeksi Seluruh Kendaraan Dinas, Pastikan Kelayakan dan Taat Administrasi
“Ini hanya imbauan dan kesadaran kolektif. Tidak ada alokasi dana khusus untuk ini. Kita ingin mengubah budaya kerja ASN dari dalam,” jelasnya.
Lantas, mengapa kebijakan ini begitu mendesak? Bobby membeberkan fakta bahwa sebagian besar armada kendaraan dinas Sumut masih mengandalkan bahan bakar solar. Di tengah gejolak harga energi global, biaya operasional melonjak signifikan.
“Di masa efisiensi seperti sekarang, kita wajib menekan pemborosan. Banyak mobil dinas pakai solar. Biaya membengkak. Makanya, perjalanan dinas harus diprioritaskan hanya untuk kegiatan yang benar-benar penting dan menyentuh kepentingan publik,” ungkapnya.
Bobby tidak berhenti di imbauan. Ia menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyeleksi perjalanan dinas secara ketat. Setiap rencana penggunaan kendaraan wajib dikaji Apakah kegiatan ini prioritas? Apakah tidak bisa dilakukan secara virtual atau dengan moda transportasi yang lebih hemat?
Jika tidak, maka mobil dinas tidak boleh meluncur. Kebijakan ini diprediksi akan menghemat jutaan rupiah per bulan dari pos belanja BBM, yang kemudian bisa dialokasikan untuk program pro-rakyat seperti perbaikan infrastruktur dan layanan kesehatan.
Dengan langkah berani ini, Bobby Nasution sekali lagi menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efisien dan transparan bisa dimulai dari hal kecil: stiker, solar, dan disiplin. Apakah daerah lain akan menyusul? Publik menunggu. (Rel)