MEDAN – Jalan menuju kebahagiaan di Medan Zoo ternyata harus dibayar mahal oleh warga Kota Medan. Bukan karena tiket masuk, melainkan waktu berharga yang terbuang sia-sia di kemacetan parah yang sudah berlangsung bertahun-tahun.
Kini, angin segar perubahan mulai berembus dari gedung dewan. Anggota DPRD Kota Medan, Binsar Simarmata, secara terang-terangan menagih janji Wali Kota Rico Waas untuk serius mengatasi ruas jalan tersumpal di Kelurahan Simalingkar B, Kecamatan Medan Tuntungan.
Bayangkan, setiap pagi dan sore hari, kawasan mulai dari Simpang Jalan Luku 1 hingga Jalan Pintu Air 4 berubah menjadi lautan kendaraan.
Puncak kekesalan warga terdengar saat Binsar menggelar reses di halaman SMP Negeri 21 Medan, Minggu (26/7/2026) lalu. Suhut Tarihoran, salah seorang warga, meluapkan keputusasaannya.
Akibat jalan yang sempit di depan Perguruan Al Azhar Medan, anak-anak dan guru di SMP Negeri 21 kerap terlambat masuk sekolah.
”Kami mohon kepada Bapak Binsar agar memperjuangkan pelebaran jalan,” keluhnya. Ironisnya, pusat konservasi satwa kebanggaan Kota Medan ini menjadi saksi bisu penderitaan warganya setiap hari.
Politisi Partai Perindo ini menegaskan bahwa masalah ini bukan isu baru.
”Kemacetan ini sudah meresahkan dan menghambat warga. Ini sudah bertahun-tahun menjadi keluhan. Wali Kota harus hadir dengan solusi konkret,” tegas Binsar.
Solusi jangka panjang berupa pelebaran ruas jalan memang diakui sebagai jawaban paling ideal. Namun, Binsar menyadari bahwa proyek fisik sebesar itu membutuhkan waktu tempuh 1 hingga 2 tahun. Sambil menunggu, warga butuh opsi darurat sekarang juga.
Di sinilah letak drama kebijakan yang menarik. Binsar mengungkapkan solusi cepat: mengalihkan arus kendaraan dari Jalan Pintu Air 4 ke kawasan Perumahan Royal Sumatera yang terhubung dengan Jalan Jamin Ginting.
Namun, jurus ini mentok di meja negosiasi. Binsar mendorong Wali Kota Rico untuk turun tangan langsung melobi pengelola perumahan.
Sebab, di masa kepemimpinan sebelumnya, Dinas Perhubungan Medan pernah bersuara, namun tidak digubris oleh pihak pengelola Royal Sumatera.
Belakangan, isu ini makin panas. Komisi IV DPRD Medan bahkan mendesak pengembang Royal Sumatera menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) kepada Pemko Medan.
Aliansi masyarakat bahkan menuding pengembang membatasi akses publik yang merupakan pelanggaran hak warga. Akses yang semestinya milik umum justru terkunci, menambah panjang deret kemacetan Medan.
Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim, mengaku belum mengetahui secara pasti rencana pelebaran jalan tersebut.
Hal serupa diungkapkan Antonius Devolis Tumanggor yang membidangi infrastruktur, secara kelembagaan, saya tidak tahu jika ada rencana pelebaran jalan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi antara eksekutif dan legislatif masih perlu ditingkatkan.
Wali Kota Rico Waas sendiri sejatinya gencar menggaungkan program pembenahan Medan Zoo secara menyeluruh, termasuk konsultasi dengan Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI) dan konsep re-design.
Namun, kemacetan di akses jalan justru menjadi ”musuh” terbesar yang menggerogoti kenyamanan pengunjung sebelum mereka sampai ke lokasi wisata.
Kemacetan di Jalan Pintu Air 4 adalah cermin kecil dari tantangan besar pembangunan infrastruktur perkotaan. Di satu sisi, ada keinginan besar membangun destinasi wisata kelas dunia; di sisi lain, akses menuju ke sana masih terbelenggu masalah klasik.
Kini, bola panas ada di tangan Wali Kota Rico Waas. Mampukah ia menjembatani komunikasi dengan pengembang Royal Sumatera demi membuka akses alternatif?
Atau akankah warga Medan harus terus bersabar menunggu proyek pelebaran jalan yang tak kunjung jelas kepastiannya?
Satu hal yang pasti, waktu terus berjalan, dan kemacetan tidak akan pernah berhenti tanpa keberanian politik untuk mengambil keputusan. (FD)