MEDAN — Dinamika politik anggaran di Kota Medan memasuki babak krusial. Fraksi Partai NasDem DPRD Medan tidak sekadar mengkritisi Rancangan APBD (RAPBD) 2027, tetapi melontarkan “gugatan” ideologis jangan jadikan konsistensi sebagai alibi, tetapi jadikan keberpihakan pada rakyat kecil sebagai ruh pembangunan.
Kritik tajam ini disampaikan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Medan, Senin (5/10/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Medan, Drs. Wong Cun Sen, didampingi para Wakil Ketua—Hj. Sri Rezeki, H. Zulkarnaen, dan Hadi Suhendra—ini menjadi panggung penting bagi Fraksi NasDem untuk menegaskan posisi mereka.
Di hadapan Wali Kota Medan, Rico Waas, dan jajaran OPD, dr. Faisal Arbie, M. Biomed, juru bicara Fraksi NasDem, membedah RAPBD 2027 dengan pisau analisis yang tajam dan membumi.
Dalam pemandangan umumnya, dr. Faisal menekankan bahwa esensi APBD 2027 bukanlah sekadar dokumen administratif, melainkan “jiwa” yang harus mampu menjawab aspirasi rakyat.
Baca Juga : PKS Kritik RAPBD Medan 2026: Proyeksi Pendapatan Turun, UHC Dipertanyakan
Menurutnya, sinergi antara Pemko Medan dan DPRD harus menghasilkan output nyata: jalan lingkungan yang layak, akses air bersih yang mudah, layanan kesehatan yang adil, pendidikan yang tidak membebani orang tua, dan perhatian pada rumah ibadah semua agama.
“APBD ini harus menjadi stimulus perekonomian kota. Jangan sampai kita terjebak pada rutinitas, tetapi lupa pada esensi: peningkatan pendapatan masyarakat,” tegas Faisal.
Politisi Dapil II Medan Utara ini menyoroti persoalan klasik namun krusial: penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dinilai belum tepat sasaran.
Ia menerima banyak keluhan dari warga yang sebenarnya layak menerima, namun terhalang oleh kuota.
“Ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai bantuan pemerintah justru menciptakan ketimpangan baru di tengah masyarakat,” ujarnya.
Namun, sorotan paling menyentuh dari Fraksi NasDem adalah terhadap para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Bagi Faisal, UMKM bukan sekadar angka statistik, melainkan tulang punggung ekonomi yang saat ini sedang tertekan oleh kenaikan biaya usaha dan penurunan daya beli.
“Kita selalu sebut UMKM tulang punggung ekonomi. Maka keberpihakan harus terlihat di anggaran. Pedagang kecil tidak minta dikasihani. Mereka ingin dagangannya laku, usahanya hidup, dan pulang membawa penghasilan untuk keluarganya. Ketika satu usaha kecil tutup, di belakang pintu toko itu ada keluarga yang kehilangan penghasilan,” paparnya dengan nada empatik yang khas.
Sebagai seorang dokter, dr. Faisal Arbie juga menyoroti implementasi program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Medan. Ia menuntut evaluasi menyeluruh, bukan hanya berhenti pada status kepesertaan aktif.
“Masyarakat harus benar-benar dapat pelayanan saat butuh pertolongan. Keluhan rujukan masih kita terima. Penumpukan pasien di IGD, keterbatasan kamar rawat inap dan ICU harus diperhatikan. Kita harus lihat dari posisi keluarga pasien, mereka datang dalam keadaan takut, bingung, dan berharap keluarganya segera ditolong,” pungkasnya.
Fraksi NasDem berharap sinergi Pemko Medan dan DPRD dalam APBD 2027 benar-benar berdampak pada kehidupan sehari-hari warga Medan, sesuai visi misi kota.
Kritik ini bukanlah bentuk oposisi tanpa solusi, melainkan upaya konstruktif untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menjadi “jiwa” bagi kesejahteraan rakyat Medan. (FD/Rel)