MEDAN – Fraksi PKS menyampaikan sejumlah catatan kritis dalam penyusunan Rancangan APBD Kota Medan 2026. Dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Medan, Senin (22/9/2025), PKS mempertanyakan kemunduran proyeksi pendapatan daerah, perubahan anggaran OPD, hingga kesiapan program Universal Health Coverage (UHC).
Juru Bicara PKS, dr. H. Ade Taufiq, Sp.OG, menyoroti penurunan proyeksi pendapatan daerah dari Rp7,27 triliun di RAPBD 2025 menjadi hanya Rp7,22 triliun di RAPBD 2026.
“Kami mempertanyakan kajian dan pertimbangan yang mendasari penurunan ini,” tegas Ade Taufiq.
Perubahan Anggaran OPD yang Tidak Jelas
PKS juga mengungkap ketidak konsistenan dalam alokasi anggaran untuk Organisasi Perangkat Daerah(OPD). Terdapat selisih antara Nota Kesepakatan KUA-PPAS dengan dokumen RAPBD 2026, di mana 17 OPD mengalami kenaikan anggaran dan 2 OPD justru dipotong. Fraksi ini mendesak pemerintah kota memberikan penjelasan transparan mengenai dasar pertimbangan perubahan ini.
Sorotan pada Kesehatan dan BUMD
Beberapa isu strategis lainnya yang diangkat PKS antara lain:
1. Tantangan UHC Premium 2026: PKS meminta evaluasi menyeluruh terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan langkah perbaikan pelayanan di rumah sakit mitra BPJS.
2. Kinerja Perusahaan Umum Daerah (PUD):
PUD dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). PKS mendorong efisiensi dan peningkatan kinerja BUMD tersebut.
3. Inventarisasi Aset: Pemerintah Kota Medan didorong untuk segera menyertifikasikan aset tanah dan bangunan milik daerah guna optimalisasi pengelolaan dan peningkatan PAD.
APBD Harus Jawab Kebutuhan Masyarakat
Ade Taufiq menegaskan bahwa APBD adalah instrumen vital untuk mensejahterakan rakyat.Oleh karena itu, RAPBD 2026 harus mampu menekan kemiskinan ekstrem, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas SDM. PKS berharap proses penganggaran tahun depan berjalan lebih transparan, terukur, dan tepat sasaran untuk kesejahteraan warga Medan.
Proyeksi RAPBD Kota Medan 2026:
· Pendapatan Daerah: Rp 7,224 triliun
· Belanja Daerah: Rp 7,329 triliun
· Pembiayaan Netto: Rp 105,073 miliar. (FD)