MEDAN — Sebuah paradoks anggaran yang mencurigakan mencuat di Kota Medan. Di tengah pengajuan Perubahan APBD (P-APBD) 2026 yang mencatat lonjakan pendapatan hingga Rp7,13 triliun, Fraksi Hanura-PKB DPRD Medan justru melayangkan tembakan kritik tajam.
Bukan tanpa alasan. Di balik kenaikan 5,05 persen itu, ada anomali fatal: Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru merosot 5,59 persen, dari Rp4,10 triliun menjadi Rp3,87 triliun.
Sekretaris Fraksi Hanura-PKB, Lailatul Badri, dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan Wong Chun Sen, Senin (14/9/2026), tidak sekadar berbicara angka.
Ia membongkar potensi bahaya yang mengintai Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dan proyek tambal sulam yang menggerogoti hak rakyat.
“Kenaikan pendapatan transfer 21,20 persen menjadi Rp3,26 triliun memang terlihat menggembirakan. Tapi, ini adalah alarm bahaya. Ketergantungan pada dana pusat kian parah, sementara kemampuan fiskal mandiri kita justru melemah,” tegas Lailatul.
Fraksi Hanura-PKB tidak main-main. Mereka membedah pos per pos belanja yang naik 12,03 persen menjadi Rp7,73 triliun.
Sorotan pertama jatuh pada Dinas SDABMBK yang anggarannya melonjak 23,12 persen menjadi Rp1,02 triliun. Pertanyaannya menusuk: “Apakah ini murni kebutuhan darurat banjir, atau sekadar langkah reaktif ‘asal habis anggaran’ di ujung tahun?” ujar Lailatul.
Ia menuntut jaminan agar dana raksasa itu tidak berujung pada Silpa. “Banjir rob di Medan Utara bukan proyek tambal sulam. Butuh solusi drainase permanen dan mitigasi serius. Jangan sampai anggaran triliunan ini hanya jadi proyek yang tidak menyentuh akar masalah,” tambahnya.
Paradoks berikutnya terlihat di Dinas Kesehatan. Saat masyarakat masih berjuang dengan birokrasi UHC dan fasilitas kesehatan yang minim, anggaran Dinas Kesehatan justru dipotong 1,88 persen menjadi Rp1,201 triliun.
“Mengapa justru dipotong? Bagaimana strategi membenahi RSUD Pirngadi dan puskesmas agar pelayanan humanis?” tanya Lailatul retoris.
Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup mendapat lonjakan dramatis 64,05 persen. Fraksi mempertanyakan efektivitasnya, mengingat persoalan sampah dan sanitasi di Medan Utara masih akut. Begitu pula dengan BPBD yang naik 68,46 persen.
“Kesiapsiagaan bencana tidak bisa hanya di atas kertas. Armada dan personel harus siaga penuh saat debit air naik. Jangan terulang lambannya evakuasi seperti sebelumnya,” tegasnya.
Di sektor transportasi, Fraksi Hanura-PKB mendesak realisasi Terminal Pasar Induk dan flyover Simpang Selayang, serta penertiban parkir liar.
Untuk UMKM, mereka menolak anggaran habis untuk kegiatan seremonial tanpa dampak ekonomi nyata. Begitu juga dengan Dinas Sosial, data penerima bantuan harus dibersihkan dari anomali.
“Besarnya APBD bukan ukuran keberhasilan. Jika anggaran tidak mampu menjawab persoalan mendasar warga, itu adalah kegagalan. Setiap rupiah harus punya target jelas, terukur, dan berdampak langsung,” pungkas Lailatul Badri.
Dengan gaya kritis dan berbasis data, Fraksi Hanura-PKB memastikan bahwa P-APBD 2026 tidak boleh menjadi ajang bagi-bagi proyek menjelang akhir tahun.
Masyarakat Medan menunggu bukti, bukan sekadar janji di atas kertas. Apakah Pemko Medan akan mendengar, ataukah Silpa kembali menjadi warisan tahun ini? (FD)