MEDAN — Bukan rapat biasa. Kunjungan Komisi IV DPRD Kota Medan ke Balai Kota, Senin (19/10/2026), menjadi ajang “audit” enam PR perkotaan: banjir, limbah, parkir, BRT, kebakaran gedung tinggi, serta PBG/RTH.
Wali Kota Rico Waas didampingi Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap menerima Ketua Komisi IV Paul Mei Anton Simanjuntak, Wakil Ketua Muhammad Afri Rizki Lubis, Sekretaris Dame Duma Sari Hutagalung, dan anggota.
Rico menegaskan koordinasi eksekutif-legislatif harus memastikan kebijakan menjawab kebutuhan warga, bukan sekadar seremonial. Di sektor banjir, Dinas SDABMBK diminta memaparkan progres drainase 2026 dan prioritas 2027.
Titik genangan berdampak tinggi jadi fokus, termasuk Jalan Letda Sujono yang sudah dianggarkan. Paul mendorong pemetaan genangan dan solusi tepat: sumur resapan hingga pompa.
Lingkungan hidup: DLH diminta memperketat pengawasan limbah perusahaan, menindak pelanggaran, dan menangani B3. Soal sampah, PSEL masih tahap persiapan; groundbreaking ditarget akhir 2026/awal 2027, operasional 2028. Komisi IV juga menyoroti TPU.
Parkir jadi sorotan. Rico meminta Dishub menindak pungli tarif: motor seharusnya Rp2.000 dipungut Rp5.000; mobil Rp3.000 jadi Rp10.000, terutama Lapangan Merdeka dan Kesawan. Paul mendorong Ranperda parkir, termasuk parkir malam, agar PAD optimal.
Pemko berkoordinasi dengan Kemenhub soal skema pembiayaan dan pembagian tanggung jawab agar tidak membebani fiskal kota. Usulan gratis transportasi bagi pelajar akan dikaji.
Soal kebakaran, sekitar 161 bangunan di Medan di atas empat lantai, sementara jangkauan armada tangga terbatas. Rico minta kajian pengadaan mobil tangga hidrolik, verifikasi spesifikasi dan harga dibanding Jakarta, Surabaya, Bekasi. Paul mendukung penambahan UPT, personel, dan fasilitas damkar.
PBG dan RTH 20 persen juga dibahas. Rico menilai aturan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) perlu dipercepat agar tak menyulitkan warga perlu kejelasan retribusi resmi vs jasa konsultan pribadi untuk mencegah pengarahan konsultan. Paul mendorong kajian pembelian lahan taman dan kejelasan bagi warga di peruntukan RTH.
Intinya,Rico Waas dan Komisi IV sepakat pengawasan berkelanjutan agar anggaran tepat sasaran dan persoalan kota ditangani berbasis kebutuhan warga. (Rel)