MEDAN – Kasus aset daerah Kota Medan kembali memanas. Panitia Khusus (Pansus) Penertiban Aset DPRD Kota Medan secara terang-terangan menuding Pemerintah Kota (Pemkot) Medan tidak serius dalam menertibkan asetnya sendiri. Akibatnya, kinerja Pansus pun berputar-putar di tempat.
Ketua Pansus Penertiban Aset DPRD Medan, Robi Barus, melontarkan kritik tajam usai rapat lanjutan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di DPRD Medan, kemarin.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, ketidakseriusan terlihat jelas dari OPD yang tidak transparan memberikan data aset.
“Saat pembahasan sebelum perpanjangan masa kerja Pansus, OPD memberikan data setengah-setengah,” tegas Robi.
Persoalan aset ini memang kompleks dan sudah berlarut-larut puluhan tahun. Namun yang paling mencengangkan adalah ketidaksinkronan data antar OPD.
Robi membeberkan fakta mengejutkan:
· BKAD mencatat 278 aset.
· PKPCKTR hanya mencatat 217 aset.
“Selisih 61 aset. Kemana yang 61 ini? Ini bukti nyata tidak sinkron. Sepertinya aparatur tidak tulus menyelesaikan penertiban. Antar OPD saling lempar tanggung jawab. Wajar jika kami menduga aset-aset ini sengaja dilepas,” ungkapnya.
Contoh paling gamblang: Pansus menemukan lahan Pemkot Medan seluas 3 hektar di Kecamatan Medan Johor yang “dikuasai” pihak lain dan sudah berdiri bangunan mewah. Tiga puluh tahun lamanya aset ini tidak memberikan kontribusi apapun ke kas daerah.
“Bayangkan, sudah 6 periode kepemimpinan di Medan, kok bisa selama itu? Ini tidak tertutup kemungkinan terjadi di kecamatan lain,” sesal Robi.
Legislator Dapil I (Medan Barat, Helvetia, Medan Baru, Petisah) itu menegaskan Pansus akan mengejar tuntas masalah ini. “Kami punya pengalaman pahit aset lepas satu hamparan. Tak mau terulang lagi.”
Robi mengakui dokumentasi aset Pemkot baik gedung maupun lahan sangat buruk. Akibatnya banyak aset berpindah tangan. “Pembahasan di Pansus lama karena butuh pentabulasian data valid. Kami ingin aset Medan terdata rapi.”
Harapan muncul. Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, disebut Robi sangat respek. Saat audiensi, Rico tegas memerintahkan OPD mendukung Pansus. Bahkan Rico berkata: “Jika ada OPD tidak respon, telepon saya, Bang.”
Namun Robi meminta surat resmi Wali Kota ke seluruh OPD untuk mendukung penuh Pansus dengan data transparan dan terperinci. “Ini bisa tuntas kalau Pemkot serius,” pungkasnya.
Pertanyaan besar: Apakah kali ini aset Medan benar-benar akan tertib, atau kembali jadi sandiwara? Publik menunggu aksi nyata, bukan janji. (FD)