MEDAN – Pernah kepikiran gak sih, duit pajak dan retribusi yang kita setor ke Pemerintah Kota Medan itu dikemanain? Nah, mulai sekarang, jawabannya lebih terukur dan gak bisa main-main.
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, resmi menggenjot penerapan Analisis Standar Belanja (ASB) di semua perangkat daerah.
Gak tanggung-tanggung, ini bukan sekadar imbauan manis tapi komitmen serius biar setiap rupiah APBD Medan benar-benar nyamber ke kepentingan warga, bukan melayang entah ke mana.
Lewat Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Balai Kota pada Rabu (12/8/2026), Rico yang diwakili Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Citra Effendi Capah, menegaskan ASB bukan cuma dokumen formalitas kertas koran!
Ini adalah instrumen strategis yang bakal memastikan setiap alokasi anggaran disusun secara rasional, terukur, dan berorientasi hasil alias outcome-based. Dengan kata lain, gak ada lagi alasan buat belanja kegiatan yang gak jelas ujungnya.
“ASB membantu kita memastikan alokasi anggaran didasarkan pada kebutuhan yang rasional, beban kerja terukur, dan target kinerja yang jelas. Penerapan ASB yang tepat akan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada hasil,” tegas Citra di hadapan jajaran OPD dan narasumber akademisi dari Universitas Quality Medan, Dr. Ir. Immanuel Panusunan Tua Panggabean.
Komitmen Pemko Medan ini diwujudkan lewat empat pilar: penguatan koordinasi lintas OPD, peningkatan kapasitas aparatur, penyempurnaan dokumen ASB secara berkelanjutan, dan pengawasan yang transparan serta akuntabel.
Jadi, kalau selama ini masih ada OPD yang ngotot bikin program dengan kalkulasi plek-plekan, mulai sekarang cara itu gak bakal lolos.
Namun Rico dan jajarannya sadar betul, perubahan gak pernah instan. Masih ada tantangan teknis di lapangan, kayak perbedaan pemahaman antar-OPD dan soal data yang perlu diintegrasikan.
Makanya FGD ini digadang-gadang jadi ruang diskusi interaktif buat menyamakan persepsi, bagi pengalaman, dan nyari solusi bareng.
Harapannya? FGD ini gak cuma rame di atas kertas, tapi melahirkan rekomendasi implementatif yang bener-bener diterapkan di setiap perangkat daerah. Karena ujung-ujungnya, yang kita mau adalah satu: Tata Kelola Pemko Medan yang makin oke, makin bersih, dan makin berpihak ke rakyat. (Rel)