MEDAN – Wali Kota Medan bersama Wakil Wali Kota menyampaikan nota jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Ranperda Perubahan APBD 2025 dalam rapat paripurna di ruang sidang DPRD Kota Medan, Senin (8/9/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, dihadiri Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap, anggota dewan, dan pimpinan perangkat daerah.
Menanggapi Fraksi PDI Perjuangan, Wali Kota menegaskan percepatan pelantikan pejabat definitif demi memperkuat birokrasi.
“Pengangkatan pejabat struktural segera dilakukan dengan prinsip the right man on the right place. Kami ingin birokrasi bekerja dengan integritas dan profesionalisme,” ujarnya.
Menjawab Fraksi PKS, pemerintah menekankan komitmen mengatasi banjir melalui pendekatan kawasan.
“Penanganan banjir tidak bisa parsial, tetapi harus sistem terpadu dengan koordinasi lintas pemerintah serta gotong royong antar-OPD,” jelasnya.
Kepada Fraksi Gerindra, Wali Kota menegaskan visi pembangunan menuju Medan 2045, khususnya bidang kesehatan dan pendidikan.
“Kami berkomitmen membangun fasilitas kesehatan modern di Medan Utara, memenuhi tenaga kesehatan berkualitas, serta memeratakan sarana pendidikan agar berkeadilan,” tegasnya.
Menanggapi Fraksi Golkar, Pemko Medan optimis mencapai target PAD meski realisasi semester pertama baru 38,40 persen.
“Kami yakin capaian PAD hingga akhir tahun optimal melalui intensifikasi dan perluasan basis wajib pajak,” katanya.
Kepada Fraksi NasDem, pemerintah menekankan dukungan terhadap UMKM.
“Pelatihan SDM, bantuan alat produksi, dan kemudahan perizinan terus kami jalankan agar UMKM tumbuh legal, aman, dan berdaya saing,” jelas Wali Kota.
Fraksi PSI mendapat jawaban soal target pendapatan. Pemerintah menegaskan digitalisasi dan evaluasi rutin sebagai langkah penguatan.
“Dengan pengawasan berbasis digital serta evaluasi kinerja OPD, kami pastikan pembangunan tetap merata meski pendapatan daerah menurun,” ujarnya.
Adapun kepada Fraksi Demokrat, Wali Kota menekankan optimalisasi potensi pajak dengan pelayanan yang lebih baik.
“Digitalisasi dan perbaikan pelayanan pajak terus kami lakukan. Namun, target PAD harus realistis, tidak ambisius tanpa dukungan teknis,” tuturnya.
Secara keseluruhan, jawaban eksekutif menunjukkan komitmen Pemko Medan dalam mengelola keuangan daerah secara realistis, membangun infrastruktur berkelanjutan, meningkatkan pelayanan publik, serta berpihak pada masyarakat kecil melalui pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi.
Rapat paripurna ini juga memperlihatkan kekompakan pimpinan daerah. Wali Kota dan Wakil Wali Kota hadir bersama, saling melengkapi dalam penyampaian nota jawaban, memberi pesan bahwa roda pemerintahan dijalankan dengan sinergi dan kolaborasi demi kepentingan warga.(FD)