MEDAN – Suasana malam di Rusunawa Seruwai, Kelurahan Sei Mati, Medan Labuhan, menjadi saksi kunjungan istimewa Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan anggota DPR RI Komisi V Dapil Sumut, Musa Rajekshah (Ijeck), Kamis (9/10/2025).
Kunjungan ini bukan sekadar tinjauan fasilitas, tetapi juga langkah strategis untuk mewujudkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui rencana pembangunan Rusunawa baru.
Dengan penuh antusias, Zakiyuddin menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran dua menteri sekaligus, yang ia sebut sebagai momen bersejarah bagi Kota Medan.
“Ini sejarah bagi kami. Kami berharap pembangunan Rusunawa baru segera terealisasi dan dapat diserahterimakan pada 2026,” ujarnya, menegaskan komitmen Pemko Medan mendukung program perumahan rakyat.
Kondisi Ideal untuk Pengembangan Hunian
Menteri Maruarar Sirait menyoroti potensi lahan milik Pemko Medan yang dinilai sangat ideal untuk pengembangan kawasan hunian.
“Saya datang bersama Pak Ijeck untuk memastikan aspirasi masyarakat terwujud. Lingkungan di sini sudah memadai—air bersih, suasana nyaman, dan lahan kosong tanpa sengketa. Ini sangat bagus untuk pembangunan Rusunawa baru,” ungkapnya.
Maruarar juga menegaskan bahwa pihaknya telah memerintahkan Direktorat Jenderal terkait untuk segera berkoordinasi dengan Pemko Medan guna menyelesaikan proses administrasi, termasuk verifikasi data lahan dan status hukumnya. “Kami ingin semua berjalan cepat dan transparan,” tegasnya.
Program Rumah Subsidi Nasional: Kemudahan untuk MBR
Selain rencana pembangunan Rusunawa, Maruarar memperkenalkan program rumah subsidi nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto, dengan target ambisius 350.000 unit pada tahun ini.
“Kami tawarkan subsidi bunga hanya 5 persen, uang muka 1 persen, dan tenor hingga 20 tahun. BPHTB dan PBB juga digratiskan untuk MBR,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembangunan hunian harus diimbangi dengan peningkatan ekonomi warga, seperti pengembangan UMKM, kontraktor lokal, dan toko bahan bangunan, agar dampaknya terasa menyeluruh.
Dorongan dari DPR untuk Perumahan Rakyat
Musa Rajekshah, atau yang akrab disapa Ijeck, menegaskan peran Komisi V DPR RI dalam mendorong program perumahan rakyat yang merata.
“Kami ingin masyarakat memiliki rumah layak huni sesuai visi Presiden Prabowo. Program ini juga harus memberi manfaat bagi kontraktor, developer, dan UMKM melalui kredit murah dan subsidi pemerintah,” katanya, menekankan pentingnya sinergi untuk kesejahteraan masyarakat.
Fasilitas Rusunawa Seruwai: Siap Berkembang
Kepala UPT Rusunawa Seruwai, Syahrun Harahap, memaparkan bahwa Rusunawa Seruwai saat ini memiliki tiga tower (A, B, dan C) yang dikelola Dinas Perkimciktaru dengan dokumen dan aset yang telah menjadi milik Pemko Medan.
“Tower D masih dalam proses peralihan dari Kementerian PUPR ke Kementerian PKP,” ujarnya. Ia menambahkan, lahan seluas enam hektare akan digunakan untuk membangun dua tower baru dengan desain tunggal, berbeda dari model kembar saat ini.
Setiap tower memiliki 96 unit, sehingga totalnya mencapai 384 unit. Bangunan dirancang lima lantai, dengan lantai dasar untuk parkir dan hunian mulai dari lantai dua hingga lima.
“Semua fasilitas sudah berjalan baik, dan kami optimistis pembangunan baru akan semakin meningkatkan kualitas hidup warga,” tambah Syahrun.
Langkah Menuju Masa Depan yang Lebih Baik
Kunjungan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat dan daerah berkomitmen mewujudkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dengan sinergi antara Pemko Medan, kementerian, dan DPR, Rusunawa Seruwai diharapkan menjadi model sukses pengembangan perumahan rakyat yang tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. (Rel)