MEDAN — Presiden ke-7 RI Joko Widodo resmi gabung Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia menunjukkan KTA PSI saat Rakorda PSI Kota Bandung, Sabtu (26/9/2026). Jokowi menyebut statusnya sah sejak 14 Oktober 2025. “Saya sudah masuk keluarga besar PSI,” ujarnya.
Nomor keanggotaannya S337220257777777. Partai yang dinahkodai Kaesang Pangarep itu langsung mendapat sorotan.
Di Sumatera Utara, Gubernur Bobby Nasution ditanya apakah ikut ke PSI. Jawabannya tegas: “Saya kader Gerindra,” Jumat (9/10/2026).
Namun Bobby tak menutup komunikasi dengan partai pendukung lain. Menurutnya, bukan hanya PSI yang meminta dukungan, tetapi seluruh partai pendukung Prabowo-Gibran dan Bobby-Surya di Pilkada 2024.
“Wajar dong walaupun saya kader Gerindra, bukan berarti partai pendukung dan pengusung kemarin tiba-tiba putus hubungan,” kata Bobby.
Ia menilai relasi politik tak sehitam-putih kartu anggota. Koalisi dan komunikasi lintas partai tetap cair, apalagi menjelang kontestasi berikutnya.
Yang menarik, Jokowi membuka KTA setelah setahun lebih statusnya dipertanyakan.
“Jadi sudah jelas, jangan ada yang meragukan,” tegasnya.
Momen ini memperkuat PSI secara elektoral, sekaligus menegaskan Jokowi punya rumah politik resmi.
Secara politik, sikap Bobby mencerminkan realitas Sumut: identitas partai tetap penting, tapi jejaring koalisi sama mahal. Ia menjaga Gerindra sebagai rumah ideologis sekaligus merawat dukungan partai lain. Ini sinyal Pilkada 2024 bukan garis akhir, melainkan awal negosiasi baru.
Jika Jokowi menggerakkan PSI, peta dukungan daerah bisa berubah. Bobby memilih tidak terjebak dikotomi. Loyalitas ke Gerindra tegas, pintu bagi PSI dan partai koalisi tetap terbuka. Pernyataan itu meredam spekulasi perpindahan partai.
Isu Jokowi-PSI bukan hanya soal KTA. Ia bersinggungan dengan loyalitas, koalisi, dan kendaraan politik menjelang pemilu berikutnya.
Bobby bersikap pragmatis: tetap Gerindra, tetap terbuka. Di politik, garis partai bisa tegas, tetapi jembatan koalisi tetap dibangun. (Rel)