Bobby Nasution Cetak Sejarah: Bebaskan Biaya Rumah Subsidi, Menteri PUPR Apresiasi Kebijakan Pro Rakyat
JAKARTA – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, membuat gebrakan besar yang langsung mendapat apresiasi dari Menteri PUPR Maruarar Sirait. Bobby menghapus seluruh biaya notaris, provisi, dan administrasi untuk pembelian rumah subsidi di Sumut.
Kebijakan ini menjadi yang pertama kali diterapkan di Indonesia, menegaskan komitmen Bobby dalam menghadirkan kebijakan pro rakyat.
Pengumuman ini disampaikan saat penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian PUPR, Badan Pusat Statistik (BPS), Pemprov Sumut, serta pemerintah kabupaten/kota se-Sumut, Selasa (1/7/2025) di Jakarta.
Nota kesepahaman ini mendukung penyediaan rumah layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Sebagai pemegang saham Bank Sumut, kami sepakat membebaskan biaya notaris, provisi, dan administrasi. Ini wujud nyata dukungan kami pada program pemerintah agar rakyat kurang mampu bisa memiliki rumah tanpa beban biaya tambahan,” tegas Bobby di hadapan Menteri PUPR.
Langkah Bobby Nasution ini langsung disambut baik Menteri PUPR Maruarar Sirait. Ara, sapaan akrabnya, menyebut kebijakan ini sangat berpihak pada rakyat kecil.
“Ini langkah luar biasa. Jika semua pihak sepakat, kami siap menaikkan kuota rumah subsidi di Sumut menjadi 20.000 unit,” ujarnya.
Menteri Ara menegaskan, program ini tak hanya membantu kepemilikan rumah, tetapi juga berdampak signifikan pada perekonomian daerah.
“Industri konstruksi bergerak, lapangan kerja terbuka, UMKM sekitar perumahan berkembang, dan daya beli masyarakat meningkat. Ini kebijakan strategis yang memberi multiplier effect besar,” jelasnya.
Penandatanganan nota kesepahaman turut dihadiri perwakilan Bank Sumut, BPS, dan sejumlah kepala daerah se-Sumut.
Selama ini, biaya tambahan seperti provisi bank, notaris, balik nama sertifikat, dan pajak menjadi hambatan utama bagi MBR untuk memiliki rumah subsidi.
Dengan kebijakan Bobby Nasution, diharapkan mimpi masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah layak huni bisa segera terwujud. (FD)