Presiden Diminta Segera Tetapkan Banjir dan Longsor di Sumut Bencana Nasional
MEDAN – Desakan agar Presiden Prabowo Subianto menetapkan banjir dan longsor yang melanda Sumatera Utara sebagai bencana nasional semakin menguat. Ketua DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sumut, Rolel Harahap, menilai skala bencana yang terjadi sudah berada pada level luar biasa dan membutuhkan intervensi langsung pemerintah pusat.
“Banjir dan longsor melanda hampir seluruh wilayah Sumut dan sebagian Aceh. Dengan dampak sebesar ini, kami mendorong Presiden Prabowo untuk segera menetapkannya sebagai bencana nasional,” tegas Rolel Harahap, Kamis (27/11/2025) malam.
Menurut mantan Wakil Wali Kota Tanjungbalai itu, penetapan status bencana nasional diperlukan karena bencana berskala masif umumnya menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian besar, serta gangguan sosial ekonomi yang signifikan. Status tersebut juga membuka akses mobilisasi sumber daya nasional secara lebih luas, termasuk logistik, personel, dan anggaran darurat.
“Korban terus bertambah, infrastruktur banyak yang rusak, dan distribusi bantuan terhambat. Penetapan bencana nasional akan membuat penanganan lebih terpadu dan cepat,” kata Rolel, yang juga mantan Ketua KNPI Sumut.
Data terbaru Polda Sumut dan BPBD Provinsi Sumut menunjukkan situasi di lapangan semakin mengkhawatirkan. Hingga Kamis (27/11), tercatat 37 orang meninggal dunia akibat banjir dan longsor yang melanda berbagai kabupaten/kota. Selain itu, 52 orang masih dalam pencarian, sementara 1.168 warga mengungsi di sejumlah titik penampungan.
Tapanuli Selatan menjadi wilayah dengan korban jiwa terbanyak, yakni 17 orang. Disusul Kota Sibolga 8 orang, Tapanuli Tengah 4 orang, Humbang Hasundutan 4 orang, Pakpak Bharat 2 orang, serta masing-masing satu korban di Kota Padangsidimpuan dan Kabupaten Nias Selatan.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Ferry Walintukan, mengatakan kondisi lapangan masih dinamis dan proses evakuasi terus dilakukan. “Jumlah korban kemungkinan masih bertambah mengingat banyak wilayah yang aksesnya terputus,” ujar Ferry.
Desakan serupa sebelumnya juga disampaikan Anggota DPR RI, Hinca Panjaitan. Politisi Demokrat itu menyebut fenomena cuaca ekstrem kali ini merupakan yang terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Ia menilai langkah cepat pemerintah mutlak diperlukan demi keselamatan warga.
“Situasinya sudah darurat. Intervensi pusat dibutuhkan agar penanganan lebih cepat dan terkoordinasi,” kata Hinca.
Bencana banjir dan longsor yang terjadi sejak beberapa hari terakhir memutus jalan utama, merendam ribuan rumah, serta melumpuhkan aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Dengan kondisi yang terus memburuk, publik menunggu respons pemerintah pusat untuk memberikan status bencana nasional demi percepatan penanganan. (FD)